Baca tanpa iklan
Geram Soal BST Tak Tepat Sasaran, Ibu-ibu di Kabupaten Ende Mengeluh di Kantor DPRD
POS-KUPANG.COM | ENDE - Warga Kelurahan Roworena dan Kelurahan Mautapaga mayoritas ibu-ibu, mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Ende, Selasa (12/5/2020).
Mereka geram lantaran penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Kementerian Sosial RI untuk masyarakat Kabupaten Ende yang menurut mereka tidak tepat sasaran.
Puluhan ibu-ibu ini datang membawa spanduk kecil bertuliskan 'Kami Warga Roworena Menuntut Keadilan'. Mereka berdiri di teras Kantor DPRD sambil memegang spanduk.
Mereka lalu diarahkan untuk masuk ke ruang gabungan komisi dan bertemu dengan tiga anggota dewan, yakni Yulius Cesar Nonga, Vinsensius Sanggu dan
Dalam kesempatan itu, Lestari Wulandari, salah seorang warga, mengaku penyaluran BST tidak tepat sasaran sehingga membuat mereka sangat kecewa.
Menurutnya, ada warga yang seharusnya tidak dapat tapi malah terdaftar, sementara yang sangat membutuhkan dan layak terima bantuan malah tidak terima dan ada pula yang sudah meninggal tapi namanya terdaftar.
“Data kami sudah masukan sejak April 2020, sebanyak 200 lebih KK. Namun yang diakomodir oleh Dinas Sosial cuma 41 KK," ungkapnya.
"Anehnya, kata Wulandari, ada yang sangat membutuhkan malah tidak dapat. Sementara nama yang meninggal dan yang tidak mendiami wilayahnya justru muncul," tambahnya.
Bahkan kata Wulandari, ada dua KK fiktif yang namanya muncul sementara mereka bukan warga setempat.
Wulandari menuturkan malah ada seorang nenek, Aisah, yang sudah menjanda dan mengalami buta akibat katarak sejak ada program bantuan pemerintah tidak pernah tidak pernah menerima bantuan apapun dari pemerintah.
Warga lain dari Kelurahan, Mautapaga menegaskan, mereka datang bukan untuk mengemis dana BST. "Kami datang tidak untuk mengemis dana ini, tapi kami minta keadilan, transparansi, dan kejujuran dari aparatur untuk memberikan pelayanan yang baik," ungkapnya.
Contohnya, kata dia, untuk RT 17 Kelurahan Mautapaga, dari sekian banyak data yang masuk cuma satu KK yang mendapatkan bantuan langsung tunai.
"Kita semua ini masyarakat yang terkena dampak Covid-19. Semua aktivitas kita dibatasi dan dilarang, sementara pembagian dana untuk membantu ekonomi kami malah ada kesan pilih kasih. Kami butuh keadilan sehingga kami juga bisa mendapatkan hak yang sama dari pemerintah,” tegasnya.
Terpisah, anggota DPRD Ende, Yulius C Nonga mengapresiasi kehadiran masyarakat untuk menyampaikan keluhannya di rumah rakyat.
Mendengar keluhan warga Yulius Cesar Nonga lantas memerintahkan pihak sekretariat untuk menghadirkan pihak Dinas Sosial Kabupaten Ende.
“Kita pastikan perjuangan kita akan selalu bersama masyarakat. Semangat ini terus kami hidupi dalam tugas kita sebagai wakil rakyat untuk berjuang bersama menjawabi aspirasi masyarakat," ungkapnya.
Sementara itu, Vinsen Sangu selaku Ketua Komisi III juga menegaskan pihaknya sudah menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Sosial.
"Kami meminta kepada Dinsos untuk betul-betul melakukan Verifikasi dan validasi data penerima Bansos agar tidak terjadi riak-riak yang tidak kita inginkan, seperti hari ini”, Katanya
Vinsen juga mendesak agar Dinsos segera memperbaharui lagi data-data itu agar Bansos ini tepat sasaran, karena data yang keluar merupakan data lama, tahun 2014.
"Sebab, bukan hanya pedagang sayur, sopir, ojek, yang kita prioritaskan tapi mereka yang menyandang status sosial lainnya (difabel) juga perlu kita perhatikan," ungkapnya.
Lanjutnya, DPRD mendesak agar pemerintah juga mengakomodir mereka-mereka ini dsn segera memperbaiki kembali data-data salah, agar tidak terjadi riak-riak lagi dikemudian hari.
Sementara itu, Kadis Sosial Kabupaten Ende, Marmi Kusuma dihubungi POS-KUPANG.COM, megatakan, saat ini pihaknya tengah mengusulkan nama-nama yang layak menerima BST tatapi belum mendapat bantuan tersebut
• Kisah Pelajar Asal Desa Kempo Kabupaten Mabar, Cari Jaringan Internet Hingga Desa Tetangga
."Sementara kami data. Kenapa ada yang belum dapat, karena data yang masuk ke Pusdatin itu tidak valid, kesalahan huruf atau titik saja bisa terexit banyak warga protes, tapi harap bersabar kami sedang mengusulkan, semoga bantuannya sama yakni enam per bulan untuk tiga bulan," ungkapnya.(Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Laus Markus Goti)