Lakukan Monitoring, DPRD TTU Temukan Masih Minimnya APD di Sejumlah Faskes

Lakukan Monitoring, DPRD TTU Temukan Masih Minimnya APD di Sejumlah Faskes

POS-KUPANG.COM | KEFAMENANU--Anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) melakukan monitoring ke 26 puskesmas dan dua rumah sakit yang ada di daerah tersebut untuk memastikan kesiapan dalam penanganan virus corona (covid-19).

Dalam monitoring tersebut, sejumlah anggota DPRD TTU menemukan bahwa harapan dari pemerintah ditingkat pusat belum sepenuhnya tersalur dengan baik di tingkat daerah lantaran lambannya penanganan di daerah soal koordinasi antar sektor.

Anggota DPRD TTU, Yohanes Salem mengaku belum tersalurkan dengan baik harapan pemerintah pusat tersebut sebagai akibat dari minimnya saluran komunikasi dan data base yang diolah didaerah terkait pemetaan wilayah rawan Covid-19 maupun soal data masyarakat yang berpotensi terkena dampak covid-19.

Dijelaskan Yohanes, sejauh pengamatan anggota DPRD dalam kegiatan monitoring pencegahan dan penanganan covid-19 yang dilaksanakan pada tanggal 20-24 April 2020 terhadap dukungan fasilitas covid-19 pada faskes yang ada di wilayah TTU, kondisinya hampir sama semua.

"Dimana fasilitas kesehatan yang kami kunjungi masih mengalami kekurangan APD untuk melakukan jenis tindakan pertama pada lokasi atau kondisi yang kurang berisiko seperti masker, sarung tangan dan tindakan perlindungan kedua bagi para tenaga medis di ruang poli klinik," ujarnya.

Disamping faskes, ungkap Yohanes, anggota DPRD TTU pun memantau sejumlah posko terpadu yang sudah efektif melaksanakan pengawasan terutama pada pintu masuk ke wilayah TTU salah satu pos yang dikunjungi yaitu Pos Desa Oeprigi di kecamatan Noemuti yang sudah berjalan hampir seminggu.

"Namun berdasarkan monitoring, belum ada intervensi pembiayaan dari pemda TTU untuk mendukung kesuksesan pelaksanaan tugas pos terpadu yang bekerja selama 24 jam melakukan pemeriksaan dan pendataan terhadap orang yang melakukan perjalanan untuk selanjutnya di rekomendasikan kepada gugus tugas percepatan penanganan Covid-19," ujarnya.

Hasil temuan lapangan lainnya, terang Yohanes, terkait interfensi dana desa untuk penaganan virus ditingkat desa. Dari 82 desa dan 11 Kelurahan yang ada di kabupaten TTU, terdapat kurang lebih 22 desa yang belum memiliki dana desa lantaran status desanya belum final diproses oleh pemerintah daerah kabupaten TTU.

"Karena sejak tahun 2013 silam kode desanya belum diterbitkan oleh pemerintah pusat. Ke 22 desa ini yang akan mengalami kendala dalam penanganan covid-19," ungkapnya.

Atas semua temuan tersebut, ungkap Yohanes, DPRD dalam fungsi, tugas, dan wewenangnya mendukung penuh pemerintah daerah Kabupaten TTU dalam penanganan persoalan covid-19, dengan meminimalisir sumbatan komunikasi antar sektoral yang terkesan selama ini menjadi penghambat proses penanganan covid-19 di wilayah TTU.

"Dan kami merekomendasikan kepada pemerintah kabupaten agar segera menindaklanjuti kebijakan pusat dengan mempercepat intervensi anggaran penanganan Covid-19 ini," pungkasnya.

Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten TTU lainnya, Frederikus Taolin yang melakukan monitoring di daerah pemilihan 3, menemukan belum adanya pemerataan dalam pembagian APD di puskesmas di daerah tersebut.

"Kayak di daerah Manufui APD yang dibagikan hanya 3 set, di Moenleu hanya 2 set, sedangkan di Anleu yang berada di jalur lintas Timor Leste, APD yang dibagikan hanya satu set saja. Di Anleu vitamin tidak dibagikan," ujarnya.

• DPRD Sumba Barat Sumbang RP 661 Juta Tangani Virus Corona

• Pemprov NTT Siapkan Bansos Pertanian Senilai 6,6 Miliar Untuk Petani

• PLN Peduli, Berikan 807 paket Sembako dan 1000 masker

• Update Corona TTU : Tetap Waspada! Jumlah PPDP di TTU Capai 1.240 Orang

Oleh karena itu, Frederikus meminta, kepada pemerintah daerah supaya dalam pembagian APD dapat mempertimbangkan pemetaan wilayah yang berpotensi terpaparnya virus yang berasal dari Wuhan China tersebut. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Tommy Mbenu Nulangi)