Baca tanpa iklan
POS-KUPANG.COM -- Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan kekesalannya dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC), Selasa (28/4/2020).
Dikutip dari Youtube ILC TV One, kekesalan Mahfud MD itu tampak saat menanggapi kritikan soal dirinya yang dianggap tak paham agama.
Kritikan itu disampaikan oleh oknum yang mengaku anggota majelis ulama Indonesia ( MUI), karena Mahfud MD meminta warga mendahulukan pencegahan virus corona ketimbang mudik ke kampung halaman.
Pada kesempatan itu, Mahfud menjelaskan dua pengertian sunah yang berbeda.
• Buaya Makan Manusia Jadi Berita Internasional, Tubuh Korban Hancur di Perut Buaya
• Cara Video Call 8 Orang Sekaligus di WhatsApp dan Begin Infografisnya
"Jadi seluruh sejarah hidup nabi itu sunah, menghindari penyakit itu adalah sunah nabi," kata Mahfud MD.
"Tapi ada sunah yang kedua di dalam agama, sunah ahkamul khamsah itu artinya penentuan hukum, sunah itu dari bagian hukum yang lima."
Mahfud MD menjelaskan, terdapat lima penentuan hukum dalam Islam.
Sunah pun disebutnya termasuk di antara lima penentuan hukum tersebut.
"Yang pertama itu wajib, kalau wajib itu harus dilakukan kalau ditinggalkan dosa. Yang kedua sunah, kalau dikerjakan dapat pahala kalau ditinggalkan tidak apa-apa," jelas Mahfud.
"Yang ketiga, haram. Haram itu kalau dikerjakan dosa, kalau ditinggalkan berpahala. Lalu yang keempat, mubah. Mubah itu boleh dikerjakan boleh tidak."
"Yang kelima itu makruh. Makruh itu artinya apa? Artinya orang yang kalau tidak mengerjakan itu berpahala, kalau mengerjakan tidak apa-apa," sambungnya.
Namun, mendengar penjelasan Mahfud tampak Ali Ngabalin menahan tawa sambil menulis dalam catatan yang ia bawa.
Sesekali Ali Ngabalin juga tampak menganggukkan kepala sambil terkekeh.
"Bang Karni, saya katakan menghindari sunah, tidak melakukan sunah nabi itu dalam arti ahkamul khamsah itu," kata Mahfud.
Terkait kritikan tersebut, Mahfud lantas memberi imbauan bagi MUI untuk lebih mengawasi anggota-anggotanya.
• Mahfud MD Kritik Penangkapan Ravio Patra, Singgung Kinerja Anak Buah Idham Azis, Ungkit Bukti Kuat
Menurut Mahfud, tak semua orang yang bekerja di MUI berhak mengeluarkan fatwa agama seperti kritikan yang ditujukan padanya.
"Ini kadang kala orang enggak ngerti sudah mengaku-ngaku ulama juga ya," kata Mahfud.
"Makanya saya minta majelis ulama supaya membuat ukuran-ukuran, tidak semua orang yang bekerja di majelis ulama itu berhak mengeluarkan penilaian fatwa-fatwa agama," pungkasnya.
Simak video berikut ini menit ke-22.50:
Surat terbuka untuk Mahfud MD
Wakil Sekretaris Jenderal MUI Tengku Zulkarnain mengirim surat terbuka pada Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD, Selasa (28/4/2020).
Dalam surat terbuka itu, ia menulis empat poin pertanyaan kepada Mahfud MD mengenai aturan dan kondisi negara saat menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berkala Besar (PSBB).
Tengku Zulkarnain menyoroti soal pemberlakuan PSBB yang menurutnya merupakan cara pemerintah lri dari kewajiban membiayai kebutuhan hidup masyarakat.
"Apakah PSBB sebenarnya adalah Karantina Wilayah yang sengaja "dikamuflasekan" agar pihak Pemerintah tidak mengeluarkan kewajiban berupa uang tunai untuk membiayai kebutuhan hidup rakyat, dan bahkan hewan ternak yang ada, sesuai dengan UU Karantina Wilayah?" tulis Tengku Zul.
Atas dugaan tersebut, Wasekjen MUI Bidang Dakwah dan Pengembangan Masyarakat ini pun mempertanyakan kondisi keuangan negara yang dianggapnya tidak mampu membiayai rakyat.
"Apakah pihak Pemerintah memang tidak memiliki dana yang cukup untuk melaksanakan Karantina Wilayah, sehingga dilakukan sebuah "kamuflase" agar negara tidak perlu keluar uang banyak?" tambah Tengku sebagai pertanyaan kedua.
• Gratis Pulsa Internet Rp 100 Ribu, Mau? Berlaku Sampai 2 Mei 2020, Begini Cara Mendapatkanya!
Reaksi Ali Ngabalin Dengar Refly Harun
Dalam acara tersebut, sebelumnya pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun blak-blakan menyatakan keraguannya terhadap kemampuan pemerintah penuhi kebutuhan warga.
Dilansir TribunWow.com, Refly Harun menyebut hal itu merupakan satu di antara alasan pemerintah hingga kini tak menerapkan lockdown untuk mengendalikan virus corona.
Ia bahkan menyinggung peluang terjadinya kerusuhan akibat pemerintah tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di tengah pandemi.
Pada kesempatan itu, mulanya Refly secara gamblang menyebut pemerintah tidak mampu menerapkan lockdown.
Padahal, menurut dia masyarakat akan menuruti apapun kebijakan pemerintah.
"Jadi kita tidak boleh membenturkan terminologi isolasi, lockdown dan PSBB (pembatasan sosial berskala besar)," kata Refly.
"Kenapa? Pemerintah tidak mampu melakukan lockdown bukan karena masyarakatnya yang tidak mau, saya pikir. Karena pemerintahnya tidak mampu melakukan itu."
Refly mengatakan, masyarakat bahkan akan suka rela menaati aturan lockdown jika pemerintah sanggup memenuhi kebutuhan mereka.
Namun, yang terjadi menurut Refly pemerintah tidak mampu melakukan itu.
"Coba kalau pemerintahnya mampu menjami semua orang bisa makan ya orang dengan suka rela," jelas Refly.
"Lalu kemudian mungkin ada masalah-masalah yang kita hadapi kalau dia huniannya terlalu tidak layak misalnya."
Pada saat itu, terlihat Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin tertunduk saat mendengar pernyataan Refly.
Melanjutkan penjelasannya, Refly juga menyoroti kemampuan pemerintah menyediakan hunian sementara yang layak untuk warga selama pandemi virus corona berlangsung.
Namun, sekali lagi Refly menyebut pemerintah tak memiliki kemampuan untuk menyediakan hunian layak bagi warga.
"Pemerintah bisa mengatasinya untuk menyediakan tempat-tempat lain untuk sementara ketika lockdown dilakukan," jelas Refly.
"Tapi kan kita paham, masalahnya adalah pemerintah tidak mampu, pemerintah tidak mau melakukan hal yang agak radikal karena dia berhitung dampak sosial ekonominya."
Lebih lanjut, menurut Refly kemampuan pemerintah memenuhi kebutuhan warga pantas untuk dilakukan.
Terkait hal itu, ia pun menyinggung peluang terjadinya kerusuhan.
"Kemampuan pemerintah untuk deploying bahan pokok patut kita ragukan juga," ujar Refly.
"Sehingga yang terjadi dikhawatirkan ada kerusuhan dan lain sebagainya. Jadi bukan karena lockdown pilihan yang buruk, kok terkesan seperti dimusuhi," tukasnya.
Namun, saat Mahfud MD memberikan klarifikasi, tampak Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabali menahan tawa. (*)
Artikel ini telah tayang di Tribunwow.com dengan judul Tawa Ali Ngabalin saat Dengar Mahfud MD Ungkapkan Kekesalannya di ILC, Begini Reaksinya,