Baca tanpa iklan
POS-KUPANG.COM | LABUAN BAJO - Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores ( BOPLBF) mengalokasikan anggaran senilai Rp 4 milyar untuk mengantisipasi dampak penyebaran virus Corona ( Covid-19), Selasa (21/4/2020).
Anggaran tersebut merupakan anggaran awal dan akan bertambah untuk penanganan dampak Covid-19 terhadap sektor kepariwisataan di 11 Kabupaten di Flores, Lembata, Alor dan Bima yang merupakan zona koordinatif BOPLBF.
• Bersama DPP IMM Juventus Bantu Paket Sembako untuk Mahasiswa Maumere di Jakarta
Demikian disampaikan Direktur Utama BOPLBF, Shana Fatina dalam siaran pers yang diterima POS-KUPANG.COM pada Selasa siang.
Shana menuturkan, BOPLBF telah menyiapkan beberapa langkah guna mengantisipasi dampak yang ditimbulkan Covid-19 terhadap sektor kepariwisataan.
• Petani dan Penyuluh Panen Jagung di Sambi Rampas Manggarai Timur
Menurut Shana, pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai sektor yang sangat mengandalkan jasa, menjadi salah satu sektor yang paling merasakan imbas dari pandemi global Covid-19 saat ini, terutama dengan kondisi hampir semua negara di dunia saat ini melakukan karantina di domestik negaranya masing-masing, demi menghentikan penyebaran Virus Covid-19 yang telah menginfeksi lebih dari 2,3 juta orang di seluruh dunia.
"Kita tidak bisa menghindari bahwa dengan terhentinya kunjungan wisatawan baik mancanegara maupun domestik menjadi sangat berdampak pada perekonomian pariwisata kita. Aktivitas khususnya di bidang jasa maupun pelayanan kepariwisataan terhenti," ungkap Shana.
Shana juga menekankan, terhentinya aktivitas kepariwisataan sudah pasti berimbas pada masalah ketenagakerjaan.
BOPLBF, lanjut Shana, sejak pertengahan Maret 2020 lalu mulai memantau perkembangan aktivitas pasar pariwisata di Labuan Bajo dan beberapa kabupaten di zona koordinatifnya seperti jasa penginapan, industri kuliner UKM, kapal pesiar, serta penyelenggaraan beberapa festival yang sudah dijadwalkan, seiring dengan diumumkannya Status Bencana Nasional Covid-19 pada tanggal 14 Maret 2020 oleh Pemerintah Pusat dan imbauan tidak bepergian oleh World Health Organization (WHO).
Lebih lanjut, dampak Covid-19 terhadap sektor jasa pariwisata mulai terlihat dengan adanya kebijakan hotel-hotel yang mulai merumahkan karyawan-karyawannya, begitupun penyelenggaraan beberapa festival besar dibatalkan.
Melihat makin meluasnya dampak Covid-19 terhadap industri jasa pariwisata, pemerintah kabupaten (pemkab) salah satunya Pemkab Manggarai Barat segera merespon dampak Covid-19 dengan membebaskan pajak bagi para pelaku usaha jasa (26/3/2020).
Begitu pula dengan Pemerintah Kabupaten Sikka dengan himbauan Aksi Solidaritas Sosial dan Ekonomi.
"Ini merupakan saat yang sulit bagi industri maupun tenaga kerja di sektor Parekraf. Tetapi justru harus kita cari jalan keluarnya bersama-sama, karena sudah pasti akan menimbulkan persoalan ekonomi dan sosial di kemudian hari. Apalagi kita masih belum bisa memastikan kapan pandemi covid ini berakhir," ujar Shana.
Shana menjelaskan, melalui alokasi anggaran tersebut, kata Shana, BOPLBF menyiapkan 3 tahapan penanganan Covid-19.
Ketiga tahapan tersebut yakni pertama; Tahap Tanggap Darurat, seperti dukungan kesiapan perlengkapan medis dan pencegahan Covid-19, bantuan kemanusiaan untuk pekerja sektor parekraf terdampak, pengawalan relaksasi regulasi untuk pelaku industri parekraf, dan program pemberdayaan `padat karya' sektor parekraf seperti pelatihan SDM online, pelatihan pembuatan masker, penguatan rantai pasok produk ekraf dan pangan, konsolidasi tata kelola destinasi, dan lainnya.
BOPLBF juga secara intensif melakukan pendataan di lapangan bagi berbagai pelaku usaha dan tenaga kerja pariwisata dan ekonomi kreatif, serta desa wisata terdampak.