Jelang Pilkada Manggarai, Bawaslu Manggarai Luncurkan Program ‘’Lejong Ngopi’’

Jelang Pilkada Manggarai, Bawaslu Manggarai Luncurkan Program ‘’Lejong Ngopi’’

POS-KUPANG.COM|RUTENG--Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Manggarai akan segera meluncurkan program "Lejong sambil Ngopi".

Program ini sebagai salah satu kegiatan pilihan lembaga Bawaslu kabupaten Manggarai dalam rangka meningkatkan pengawasan partisipatif masyarakat dalam hajatan pemilihan bupati dan wakil bupati Manggarai yang dilaksanakan serentak 23 September 2020 mendatang.

“Dalam rangka mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat melakukan pengawasan dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati Manggarai September mendatang,kami luncurkan beberapa kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat," kata Kordinator Pencegahan, Humas dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kabupaten Manggarai, Herybertus Harun kepada POS-KUPANG.COM di Ruteng, Rabu (8/1/2020) siang.

Kegiatan ‘Lejong sambil Ngoborl Pilkada (Ngopi) bertujuan memberikan pencerahan dan pendidikan pada bidang kepemiluan, pemilihan bupati dan wakil bupati khususnya dalam bidang pengawasan,pencegahan, penindakan dan penyelesaian sengketa proses dalam hajatan pesta demokrasi lima tahunan pilkada.

"Kata "Lejong" sendiri merupakan bahasa daerah Manggarai yang berarti "Bertamu atau mengunjungi " sementara kata "Ngopi" merupakan singkatan dari Ngobrol pilkada. Jadi program ini sebenarnya mempunyai makna Bawaslu Manggarai akan bertamu ke semua stakeholder,simpul-simpul komunitas atau elemen masyarakat lain untuk melakukan disksui berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati Manggarai," kata Heri.

Lebih lanjut, ia menjelaskan, program ini juga bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat dan stakeholder akan pentingnya pengawasan pilkada serta mendapatkan masukan dari masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pilkada.

Dalam kegiatan “Lejong sambil Ngopi” ini Bawaslu Manggarai akan melibatkan sejumlah elemen masyarakat seperti tokoh muda, organisasi kepemudaan dan mahasiswa, tokoh masyarakat, tokoh agama, partai politik, ASN, TNI, dan Polri, kaum disabilitas, komunitas rentan lainya dan sejumlah elemen lain untuk bersama Bawaslu melakukan pengawasan di seluruh tahapan pilkada tahun 2020.

Hery menambahkan, partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan pemilihan bupati dan wakil bupati ini adalah bentuk nyata dari keterlibatan seluruh elemen masyarakat dan sangat diharapkan demi terwujudnya pemilihan yang berkualitas dan bermartabat. Masyarakat juga diminta untuk masif melakukan upaya kontrol untuk menjaga seluruh proses tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati.

• GENDANG PERANG DITABUH: 80 Orang Amerika Tewas Penembakan 22 Rudal Iran ke 2 Markas Pasukan AS

• Pemkab Malaka Dapat Pupuk Subsidi 1.915 Ton Tahun 2020

Untuk diketahui, konteks pengawasan bukan sekedar tugas penyelenggara pemilu, dalam hal ini Panwas dan Bawaslu. Tetapi merupakan tanggung jawab semua stakeholder.Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Aris Ninu)