Baca tanpa iklan
Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru
POS-KUPANG.COM/KUPANG - Yayasan Plan International Indonesia (Plan Indonesia) bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Timur (NTT) mengadakan Workshop Desiminasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Tentang Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) level provinsi.
Workshop ini berlangsung di Hotel Amaris, Rabu (4/12/2019).
Kegiatan ini dilakukan atas dukungan dari Asean Safe Schools Initiative (ASSI) yang bertujuan meningkatkan ketahanan anak-anak untuk menghadapi bencana dan mendorong terciptanya pembelajaran yang aman di sekolah.
Kegiatan workshop ini melibatkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud), Dinas PUPR, Kanwil Agama Provinsi NTT, Dinas Kesehatan,
Dinas Sosial, Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD), Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTT, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pendidikan Kabupaten Nagekeo,
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Kupang, Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi NTT, Pramuka Kwarda NTT, Tagana NTT, Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Provinsi NTT,
Forum Perguruan Tinggi, Dinas Pendidikan Kabupaten Nagekeo (Sekretariat Bersama SPAB Nagekeo), Dinas Pendidikan Kabupaten Timor Tengah Selatan (Sekretariat Bersama SPAB TTS),
Dinas Pendidikan Kabupaten Lembata (Sekretariat Bersama SPAB Lembata), beserta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) international dan local, seperti; Cis Timor, PMPB, Save the Children, Humanitarian Inclusi, ASB, dan Wahana Visi Indonesia.
National Project Manager DRM, Plan Indonesia, Ida Ngurah mengatakan, kegiatan workshop itu merupakan salah satu upaya Plan Indonesia dalam membangun komunikasi dengan semua pihak, baik dari pemerintah terkait maupun dengan LSM internasional dan lokal yang ada di NTT untuk bersama-sama mendukung terciptanya lingkungan sekolah yang aman bagi semua anak-anak.
"Pelibatan anak-anak dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Penanggulangan Risiko Bencana (PRB) sejak dini menjadi sangat penting, karena anak-anak merupakan salah satu kelompok rentan dan mereka akan menjadi agen perubahan dan juga sebagai komunikator di lingkungannya terutama dalam hal kebencanaan," kata Ida.
Dijelaskan, Permendikbud SPAB yang baru saja di tetapkan ini, yakni Permendikbud No 33/2019.
"Kita ingin mendiseminasi permebdikbud agar NTT lebih paham karena ada indikator -indikator satuan pendiikan aman bencana yang harus dipenuhi. Kemudian ada pembagian tanggungjawab pemda dan satuan pendidikan," kata Ida.
Dikatakan, pihaknya juga ingin mendiskusijan dengan semua komponen masyarakat di NTT, agar bagaimana tanggungjawab masing-masing bisa dilakukan agar mendapatkan sebuah rencana aksi kedepan.
"Satuan pendidikan aman bencana ini bertujuan agar kita ingin memastikan anak saat di sekolah itu aman sehingga orang tua yang mengantarkan anak ke sekolah itu yakin bahwa anaknya aman.
Harapan kita bahwa satuan pendidikan di NTT bisa melakukan sosialisasi juga kepada anak di sekolah soal ancaman bencana," katanya.
Dia mengakui, potensi ancaman bencana di NTT banyak sehingga diharapkan ketika anak di sekolah terjamin kenyamanannya.
"Kita harapkan pula agar kalau ada rambu-rambu di sekokah, maka pihak sekolah harus bisa memberi pengertian kepada anak-anak, " katanya.