Wakil Ketua DPRD Sumba Barat: Bahaya TP4D Dibubarkan, Akan Muncul Kesewenang-Wenangan

Wakil Ketua DPRD Sumba Barat: Bahaya TP4D Dibubarkan, Akan Muncul Kesewenang-Wenangan

POS-KUPANG.COM | WAIKABUBAK - Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat, Daniel Bili, S.H mengatakan, bahaya jika tim pengawal, pengamanan pemerintah dan pembangunan daerah ( TP4D) dibubarkan pemerintah maka akan muncul kesewenang-wenangan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Hal itu karena tidak adanya pengawasan dan pencegahan langsung oleh pihak kejaksaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

• Siswa SMPK Don Bosco Atambua Dipukul Guru Hingga Masuk Rumah Sakit

Kehadiran TP4D dapat mengawal dengan memberi masukan sekaligus mencegah terjadinya praktek korupsi mulai tahap perencanaan,pelaksanaan, pengawasan hingga evaluasi.

Tanpa kehadiran tim pengawal pengamanan pemerintah dan pembangunan daerah maka akan terjadi kesewenang-wenangan pemerintah daerah mengurus menurut kemauannya.

Kehadiran TP4D justru menjadi hal sangat positip dalam memberikan arahan dan masukan agar pelaksanaan program pembangunan sesuai koridor hukum yang berlaku.

• DPRD Manggarai Timur Minta Pemerintah Perhatikan Guru Non PNS

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat, Daniel Bili,S.H menyampaikan hal itu ketika diminta tanggapan atasnya rencana pemerintah pusat membubarkan TP4D di kantor DPRD Sumba Barat, Kamis (21/11/2019).

Menurutnya, sebaiknya pemerintah mempertahankan TP4D guna memperlancar pembangunan di daerah ini. Sebab tanpa TP4D akan beresiko melanggar ketentuan perundangan yang berlaku dan berujung mengganggu kelancaran pembangunan di daerah ini.

Hal itu karena kegiatan tersebut bertentangan dengan hukum maka harus berurusan dengan hukum pula.

Ia menambahkan, selama ini kinerja TP4D kejaksaan negeri Sumba Barat cukup bagus sehingga pelaksaan pembangunan daerah ini berjalam lancar pula. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Petrus Piter)