Ahok Jabat Dirut BUMN, Begini Reaksi Jokowi Terhadap Suami Puput Nastiti Devi, Mantan Veronica Tan
POS-KUPANG.COM | JAKARTA - Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) membenarkan bahwa mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sedang menjalani proses untuk menjadi pemimpin di salah satu BUMN.
"Kita tahu kinerjanya Pak Ahok. Jadi, ini masih dalam proses seleksi," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (14/11/2019).
Saat ditanya apakah Presiden Jokowi yang merekomendasikan Ahok BTP untuk menjadi salah satu bos di BUMN, ia tidak menjawabnya.
Presiden Jokowi hanya mengulangi pernyataannya kembali bahwa Ahok BTP tetap harus mengikuti seleksi.
"Ini kan masih proses seleksi," ujar Jokowi.
Wartawan juga bertanya mengenai peluang Ahok BTP lolos seleksi.
• Cewek Cantik Ini Bikin Geram ISIS, Usai Bunuh 100 Anggota ISIS, Kepalanya Dihargai Rp 14 Miliar
• Bergelimang Harta, Nia Ramadhani Bingung Ngapain, Malah Lakukan Ini, Bagaimana Reaksi Ardie Bakrie?
Presiden Jokowi menjawab, sebagai mantan rekan kerja di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Jokowi tahu betul bagaimana kinerja Ahok BTP.
Meski demikian, Jokowi mengaku tidak mengetahui di BUMN mana Ahok BTP akan ditempatkan. Jokowi menyerahkan sepenuhnya kepada Menteri BUMN Erick Thohir.
"Kita kan tahu kinerjanya. Penempatannya di mana, itu proses seleksi yang ada di Kementerian BUMN," ucap Jokowi.
Pasangan Jokowi-Ahok diketahui pernah berduet menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta sebelum akhirnya Jokowi terpilih sebagai Presiden RI.
Ketika ditanya kembali mengenai jabatan yang akan diberikan ke Ahok BTP, Jokowi membenarkan bahwa ada dua jabatan yang kemungkinan diberikan, yakni komisaris atau bagian dari direksi.
Diberitakan sebelumnya, Ahok BTP mendatangi kantor Kementerian BUMN untuk bertemu Menteri BUMN Erick Thohir, Rabu (13/11/2019).
Seusai bertemu Erick, Ahok BTP mengungkapkan, pertemuan selama 1,5 jam tersebut membicarakan soal perusahaan BUMN.
"Intinya banyak bicara soal BUMN, saya mau dilibatkan di salah satu BUMN, itu saja," ujar dia sebagaimana dikutip Kompas.com dari Antara.
Kendati demikian, Ahok BTP belum dapat mengungkapkan lebih jauh jabatan maupun posisi yang akan didudukinya nanti.
"Saya cuma diajak masuk ke salah satu BUMN. Tapi, kalau untuk bangsa dan negara, saya pasti bersedia. Apa saja boleh, yang penting bisa bantu negara," jelas Ahok BTP.
Luhut Bocorkan Posisi Ahok BTP, Dirut Pertamina atau PLN?
Mantan Gubernur DKI Jakarta Ahok BTP jadi Dirut PLN atau Pertamina usai temui Erick Thohir? Bocoran Luhut Panjaitan, tunggu Jokowi.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyebut Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok kemungkinan menjabat di BUMN yang mengurusi sektor energi.
Bocoran itu disampaikan Luhut Panjaitan dikonfirmasi terkait kedatangan Ahok di kantor Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rabu (13/11/2019).
Luhut Panjaitan mengaku sudah mengetahui jabatan apa yang akan dimandatkan ke Ahok di BUMN.
"Ya kira-kira begitu (di BUMN sektor energi). Ya saya tahu (di mana Ahok ditempatkan), tapi masak saya kasih tahu kamu," kata Luhut ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/11/2019).
Tapi hal tersebut masih menunggu kebijakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
"Nanti tergantung Presiden lah," kata Luhut Panjaitan.
Luhut enggan berkomentar lebih banyak tentang jabatan apa yang akan diberikan kepada Ahok.
Ia hanya menyambut positif jika nantinya Ahok menjadi salah satu petinggi BUMN.
"Ya bagus lah kalau dia (Ahok) masuk ke BUMN," ujar Luhut.
Sebelumnya diberitakan, Ahok mendatangi kantor Kementerian BUMN untuk bertemu Menteri BUMN Erick Thohir.
Usai bertemu Erick, Ahok mengungkapkan, pertemuan selama 1,5 jam itu membicarakan soal perusahaan BUMN.
"Intinya banyak bicara soal BUMN, saya mau dilibatkan di salah satu BUMN, itu saja," ujar Ahok dikutip dari Antara.
Kendati demikian, ia belum mengungkapkan lebih jauh jabatan maupun posisinya nanti.
"Saya cuma diajak masuk ke salah satu BUMN. Kalau untuk bangsa dan negara, saya pasti bersedia.
Apa saja boleh, yang penting bisa bantu negara," kata Ahok dilansir dari artikel Kompas.com berjudul "Luhut Sebut Ahok Akan Jadi Pejabat BUMN Bidang Energi".
Dirut PLN atau Dirut Pertamina
Informasi yang diperoleh Tribunnews.com, Ahok kabarnya akan dijadikan Direktur Utama (Dirut) PLN atau Dirut Pertamina.
Diberitakan Kontan, belakangan BUMN diterpa kabar kocok ulang direksi.
Antara lain di PT Inalum (Persero) atau MIND ID, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI), PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN), PT Pertamina (Persero), dan PT PLN (Persero).
Dirut PT Inalum, Bank Mandiri, serta Dirut BTN, kabarnya sudah ada di tangan Presiden Jokowi dan tinggal diumumkan.
Sementara Dirut Pertamina dan Dirut PLN hingga sekarang belum jelas.
Sekadar mengingatkan, Nicke Widyawati menduduki jabatan sebagai Dirut Pertamina sejak Agustus 2018 lalu.
Terpilihnya Nicke berdasarkan pengajuan langsung dari Menteri BUMN Rini Soemarno saat itu.
Penunjukkan Nicke disetujui oleh Presiden Joko Widodo untuk memimpin Pertamina, yang saat itu sudah kosong kursinya selama empat bulan, menggantikan Elia Massa Manik
Sementara Dirut PLN hingga saat ini masih dijabat Pelaksana Tugas (Plt) Sripeni Inten Cahyani karena Sofyan Basir tersangkut kasus PLTU Riau-I.
Tanggapan Airlangga Hartarto
Menteri Koordinator (Menko) Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan, kursi bos perusahaan BUMN sekarang bisa diduduki kalangan profesional, termasuk juga Ahok.
"Kalau BUMN kan sekarang beberapa bisa diisi oleh profesional. Tidak ada masalah," ujarnya.
Menurutnya, saat ini sudah ada beberapa perusahaan BUMN memiliki jajaran dewan direksi yang berasal dari kalangan profesional.
"Nah kalau sekarang kan ada beberapa profesional duduk di dalam BUMN. Kita bicara misalnya Telkom, jadi itu bukan suatu hal yang baru," kata Airlangga.
Namun, ia tidak mau mengomentari lebih jauh terkait kapasitas Ahok tersebut jika menjadi direksi perusahaan BUMN.
"Ini kan kita bicara profesional, jadi kita tidak sebut nama," kata dia.
Petinggi BUMN
Setelah bertemu Erick Thohir, Ahok disebut telah menerima tawaran sebagai petinggi BUMN.
Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga mengatakan, pertemuan antara Erick Thohir dan Ahok untuk mengajaknya bergabung di BUMN.
"Kami minta Pak Ahok bergabunglah di BUMN. Di salah satu BUMN. Jadi untuk bantu kami lah," kata Arya kepada Tribun Network.
Ada sejumlah pertimbangan atau alasan, mengapa BUMN membutuhkan sosok Ahok.
Menurut Arya, Ahok memiliki kapasitas mumpuni terutama dari pengalaman di pemerintahan dan sebagai pengusaha.
"Karena beliau kan pernah menjadi pengusaha. Kemudian juga beliau pernah di pemerintahan, yang berhubungan kebijakan publik."
"Jadi kan' BUMN tidak hanya urusan untung-untung, tapi juga urusan pelayanan publik. Nah, ini yang kita harapkan dari Pak Ahok," tutur Arya.
Arya juga belum dapat memastikan kapan Ahok akan duduk sebagai bos BUMN.
Pasalnya, harus melalui prosedural terlebih dahulu.
Yang pasti Ahok sudah menerima tawaran tersebut. "Pak Ahok sudah menerima," tutur Arya.
Terkait posisi apa yang akan dijabat, baik Ahok maupun Arya Sinulingga masih menutup rapat-rapat.
"Kami sudah tawarkanlah pasti, di bidang apa yang bisa beliau lakukan," imbuh Arya.
Komentar Staf Khusus Presiden
Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Fadjroel Rahman menyebut, Ahok harus mundur dari PDI-P jika mengisi posisi sebagai direksi atau komisaris di BUMN.
"Kalau pun beliau mau masuk ke BUMN harus mengundurkan diri karena BUMN itu ada surat semacam pakta integritas gitu.
Tidak boleh ikut dalam partai politik atau aktif dalam kegiatan politik," kata Fadjroel di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (13/11/2019).
Sementara status Ahok sebagai mantan terpidana kasus penodaan agama, kata Fadjroel, tak menjadi halangan.
Menurut dia, yang terpenting Ahok tak pernah menjadi terpidana kasus dugaan korupsi.
Fadjroel yang juga Komisaris Utama PT Adhi Karya itu menyebutkan, Presiden Joko Widodo sejak awal menekankan agar jajarannya mengedepankan aturan dalam mengisi posisi di BUMN.
"Jadi kalau mau masuk BUMN, masuk bersih, di dalam bersih-bersih dan keluar bersih. Begitu saja," ujarnya dikutip Kompas.com.
(Tribunnews.com/Kompas.com)