Baca tanpa iklan
POS-KUPANG.COM | KUPANG - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur ( Pemprov NTT) terus memicu masyarakat NTT yang belum memiliki jamban agar bisa membuat jamban keluarga.
Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT, drg. Domi Mere,M. Kes kepada POS-KUPANG.COM, Selasa (12/11/2019).
Menurut Domi, untuk menangani persoalan ketiadaan jamban keluarga di masyarakat, pemerintah menempuh metode pemicuan.
• PS Brigif 21/Komodo Gilas PS Prashada Tanpa Balas
"Metode pemicuan ini adalah pemerintah bersama masyarakat membangun jamban dengan cara pemerintah yang siapkan bahan non lokal sebagai. Ini sebagai pemicu atau perangsang sehingga masyarakat bisa miliki jamban keluarga," katanya.
Dia menjelaskan, penanganan jamban keluarga saat ini berbeda dengan kondisi terdahulu, yakni pemerintah dulu menyiapkan jamban bagi keluarga, tapi saat ini pemerintah hanya merangsnag atau memicu masyarakat agar bisa membangun jamban.
• 42 Desa di Manggarai Dapat Program Jamban, Ini Penjelasan Oktoviani Jehar, Kabid Permukiman Rakyat
"Memang beda dengan penanganan ketersedian jamban keluarga saat ini jika kita bandingkan dengan dulu. Kalau dulu pemerintah siapkan atau menanggung pembuatan jamban. Tetapi sekarang perintah hanya bisa picu masyarakat dengan cara melatih masyarakat membuat jamban keluarga," kata drg. Domi.
Dikatakan, selain itu, dalam pembuatannya, ada teman-teman dari dinkes yang mendampingi masyarakat. Bahkan, lanjutnya, penanganan ini tidak bisa dilakukan sendiri oleh Dinas Kesehatan, tetapi harus berkolaborasi dengan instansi lain, seperti Dinas PUPR.
"Kita harus berkolaborasi dengan Dinas PUPR, karena berkaitan penyediaan infrastruktur sehingga harus berkoordinasi dengan lintas intansi. Untuk intervensinya, kedepan masing-masing dilakukan pendekatan dan setiap masyarakat diharapkan bisa membangun jamban keluarga," katanya.
Dia mencontohkan, semasa bertugas di Kabupaten Ende ,pemerintah melakukan intervensi di Pulau Ende, yakni dengan menerapkan metode pemicuan seperti arisan.
"Pengalaman di Pulau Ende, kita lakukan pemicuan seperti arisan jamban, kita mengajar masyarakat membuat jamban keluarga, kemudian mereka masing-masing mengumpulkan uang sendiri membeli bahan non lokal untuk membangun jamban dan sekarang sudah ada jamban semua," ujarnya.
Dikatakan, fakta yang diperoleh bahwa sebelumnya di Pulau Ende banyak terjadi kasus diare,namun dengan adanya jamban keluarga, maka kasus diare dapat teratasi.
"Jadi bicara jamban keluarga ini kita bicara juga soal diare. Ada korelasi antara keberadaan jamban keluarga dan diare di masyarakat," katanya.
Terkait kendala di masyarakat sehingga masih banyak yang belum memiliki jamban sendiri, ia mengakui, kondisi itu terdapat di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau antara lain di sebagian Kabupaten TTS, Belu, kemudian di Flores ada beberapa wilayah, termasuk di Kabupaten Alor.
"Jadi dampak yang bisa kita temui adalah diare. Biasanya jika kasus diare meningkat,maka yang kami tanyakan lebih dahulu adalah apakah ada jamban atau tidak. Kebanyakan kasus diare terjadi pada warga yang tidak memiliki jamban keluarga," ujarnya.
Karena itu, Domi mengharapkan peran semua elemen masyarakat dan pemerintahan sampai di tingkat desa dan kelurahan agar bisa memperhatikan kondisi warga terkait ketersediaan jamban. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru)