Prabowo Disebut Menguasai Lahan Ratusan Ribu Hektar, Begini Penjelasan Kementerian ATR BPN

Editor: Dion DB Putra
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Calon Presiden Nomor Urut 1, Joko Widodo dan No Urut 2, Prabowo Subianto mengambil undian pertanyaan saat Debat Kedua Calon Presiden di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019).

Jokowi juga mengungkapkan kalau dalam pemerintahannya, sudah dilakukan upaya pemerataan pembangunan, termasuk di Indonesia Timur. Mulai dari ribuan jalan desa yang dibangun melalui dana desa, hingga sektor strategis. "Di NTT, kami bangun 7 bendungan untuk mengatasi kesulitan air bersih. Kami juga membangun tol laut untuk akselerasi dan interkoneksi antardaerah," tegasnya.

Ia juga menjelaskan, mengelola Indonesia yang besar dan luas, tidaklah mudah. "Butuh sebuah ketegasan. Butuh sebuah keberanian," ujarnya.

Berdasarkan data Pos Kupang, tujuh bendungan yang dibangun yakni Bendungan Raknamo (Kabupaten Kupang), Bendungan Rotiklot (Kabupaten Belu), Bendungan Napun Gete (Kabupaten Sikka), Bendungan Temef (Kabupaten TTS), Bendungan Manikin (Kabupaten Kupang), Bendungan Kolhua (Kota Kupang) dan Bendungan Mbay (Kabupaten Nagekeo). Total anggaran yang digelontorkan untuk membangun tujuh bendungan senilai Rp 5,9 triliun.

Prabowo mengatakan, dirinya menghargai berbagai upaya yang sudah dilakukan pemerintah. Namun menurutnya, apa yang sudah dilakukan itu, khususnya di sektor infrastruktur yang dibangun tidak berdampak langsung. Dia menjanjikan pembangunan yang lebih cepat dan membawa kemakmuran masyarakat.

"Saya menghargai apa yang sudah dilakukan oleh Pak Joko Widodo di bidang infrastruktur, beliau sudah bekerja keras. Namun, yang namanya demokrasi, saya menawarkan suatu strategi yang akan lebih cepat membawa kemakmuran dan keadilan rakyat Indonesia," kata Prabowo.

"Yang dibangun jalan tol, LRT, pelabuhan, tapi kita lihat tidak ada dampak langsung yang dirasakan untuk ekonomi rakyat," tambahnya.

Ia juga mengatakan dalam sejumlah pandangan dan startegi membangun Indonesia, punya falsafah sendiri. "Pemerintah harus hadir secara aktif, untuk memperbaiki ketimbangan," ujarnya.

Prabowo juga berkal-kali mengatakan, falsafah yang dipakai Prabowo-Sandi, melandasi seluruh program pada Pasal 33 UUD 1945.

"Jika kami dipercaya memimpin negeri ini, kami akan menjaga stabilitas harga-harga bahan kebutuhan pokok dan ekonomi rakyat. Mulai dari petani, nelayan," tegasnya.

Ia menegaskan, untuk menjadi negara berhasil, pemerintah harus sungguh-sungguh dalam membangun suatu kemandirian. Karena itu dalam visi misinya, Prabowo menekankan pentingnya swasembada pangan, energi, dan air agar dapat bertahan.

"PBB sekarang mengatakan bahwa ini tiga masalah utama. Tolok ukur keberhasilan suatu negara. suatau negara dikatakan bisa berhasil kalau bisa memenuhi pangan untuk rakyatnya, energi untuk rakyatnya, dan air tanpa impor," kata dia.

Ia pun berjanji bila mendapatkan mandat dari masyarakat untuk berkuasa akan
menjami ketersediaan pangan dengan harga terjangkau untuk seluruh rakyat indonesia.
"Dan kami akan menjamin bahwa produsen, petambak, nelayan, harus mendapat imbalan penghasilan yang memadai. Itu komitmen kami," tandasnya.

Prabowo juga mengatakan pihaknya berharap akan bisa berdiri di kaki sendiri. Maksudnya adalah melakukan swasembada pangan, energi, dan air secara mandiri. Mencatut pedoman PBB, hal ini diyakini sebagai tiga hal utama yang dapat membuat suatu bangsa maju.

"Kalau kami berkuasa nanti, (kami) bisa menjamin akan memberikan harga pangan yang sesuai. Menurunkan harga listrik, harga makanan, harga pangan, dan juga pupuk," ungkapnya.

Di awal debat, Jokowi menyampaikan visi-misinya. Di bidang infrastruktur Jokowi mengatakan dalam 3 tahun pihaknya menggelontorkan dana desa sebesar Rp 187 triliun. Selain itu, dia mengatakan sepanjang pemerintahannya telah membangun 191.000 jalan di desa dan 58.000 unit irigasi yang juga telah dibanhun dari dana desa. "Jalan produksi sangat bermanfaat bagi petani," ucap Jokowi.

Halaman
123

Berita Terkini