Baca tanpa iklan
Konsultasi dari anggota DPRD TTS itu, dijadikan sebagai bahan dalam mengawasi program kegiatan pembangunan di daerah.
Karena proses penganggaran dan penetapan APBD merupakan ranah DPRD dan pemerintah daerah, sehingga pihaknya tidak bisa mengintervensi terlalu jauh. Melainkan berdasarkan pengaduan yang disampaikan anggota DPRD TTS, maka pihaknya akan berkoordinanasi dengan Pemda TTS agar program kegiatan yang akan dianggaran, benar-benar adalah kebutuhan masyarakat banyak, serta sesuai dengan mekanisme penganggaran.
"Pembahasan dan penetapan anggaran APBD bukan ranah kami. Jadi kami tidak bisa intervensi terlalu jauh. Tetapi kami bisa berikan pertimbangan-pertimbangan hukum. Kami harap penetapan APBD sesuai dengan mekanisme yang berlaku, sehingga tidak menyalahi aturan yang berlaku," ujar Facrhizal. (*)