Baca tanpa iklan
Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru
POS-KUPANG.COM | KUPANG - Drs. Yusuf Kuahaty, SU mengatakan, demokrasi di Provinsi NTT masih dalam proses. Proses demokrasi ini masih tergantung pada 'demos' atau rakyat itu sendiri.
Yusuf mengatakan hal ini pada acara expose hasil Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi NTT tahun 2017.
Acara ini berlangsung di Aula Kantor Badan Kesbangpol NTT, Rabu (17/10/2018). Pada expose ini tampil dua nara sumber, yakni Yusuf Kuahaty (dosen FISIP Undana) dan Dion DB Putra (Pemred) Harian Pagi Pos Kupang. Acara ini dibuka Kepala Badan Kesbangpol NTT, Dra. Sisilia Sona.
Baca: Pos Satgas Motaain Yonif 743 Bagi Buku dan Alat Tulis Bagi Siswa SD Perbatasan
Pemaparan pertama oleh Yusuf Kuahaty, kemudian oleh Dion Putra. Ketika moderator, Fery Sigakole memberi kesempatan kepada Yusuf untuk menyampaikan materinya, ia mengatakan, proses demokrasi di NTT sedang berjalan dan sangat tergantung pada masyarakat atau rakyat NTT.
Baca: Sisilia Sona Sebut Keterwakilan Perempuan di DPRD Masih Rendah
"Kita harus berani mengatakan, perkembangan dan kemajuan demokrasi di NTT itu masih dalam proses dan sedang berjalan. Kata kuncinya, tergantung pada 'demos' itu sendiri," kata Yusuf.
Dijelaskan, apapun perkembangan kemajuan demokrasi pada tataran konsep maupun praktis demokrasi, posisi demos tidak pernah akan berubah.
Dia juga mengatakan, pada tahun 2013 lalu, NTT ada pada urutan pertama secara nasional, namun saat ini masuk kategori sedang.
Lebih lanjut, ia mengatakan, jika ingin menaikan angka IDI, maka perlu melihat indikator-indikator dan dari 28 indiktor, maka indikator kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat.
"Ini jelas bertentangan dengan konstitusi, UUD 1945. Selain itu, ada indikator penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah.
Nilai indeks ini buruk di tahun 2017, yakni 8,33, sedangkan tahun 2016 sebesar 58,33," katanya.
Dikatakan, kata kunci adalah keterbukaan dan akuntabilitas. Keterbukaan penting untuk meningkatkan nilai demokrasi di NTT.
"Keterbukaan ini dilakukan dengan tidak menyalahi aturan perundang-undangan yang berlaku," ujarnya.
Lebih lanjut, angka indeks pejabat pemerintah daerah yang diskriminatif terhadap gender dan lainnya.
"Karena itu, pelu penguatan pemberdayaan, pendidikan politik, sosialisasi politik. Tentu saja harus menjadi program kita semua,terutama pada tataran infrastruktur maupun suprastruktur politik kita di tanah air ini," kata Yusuf. (*)