Baca tanpa iklan
Laporan Reporter POS KUPANG.COM, Ambuga Lamawuran
POS-KUPANG.COM|KUPANG-- Tujuh (7) orang guru honorer yang tergabung dalam Forum Guru Produktif Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Nusa Tenggara Timur datang ke Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTT, Senin (24/9/2018).
Alasan kunjungan itu karena mereka merasa didiskriminasi oleh kebijakan tentang formasi CPNS Provinsi NTT yang tidak mengakomodir mereka sebagai guru SMK.
"Karena sesuai formasi yang beredar, tidak ada satu pun formasi yang diperuntukkan bagi SMK, sehingga kami memertanyakan dasar analisis kebutuhan guru yang dimasukkan dalam formasi CPND provinsi NTT tahun 2018. Sebagai guru honorer SMK, kami merasa adanya diskriminasi dalam penetapan formasi ini," ujar Kornelius Rusan Taek, S.Pd, guru honorer SMKN 1 Atambua, sewaktu dikonfirmasi poskupang.com, Selasa (25/9/2018).
Ia menerangkan, sesuai data dari Kemdikbud (http://psmk.kemdikbud.go.id), jumlah Sekolah Menengah Kejuruan di Nusa Tenggara Timur adalah sebanyak 287 SMK, terdiri dari 147 Sekolah Negeri dan 140 Sekolah Swasta yang tersebar di 22 Kabupaten/Kota.
"Jumlah Guru Produktif SMKN di seluruh Nusa Tenggara Timur adalah 1971 orang yang terdiri dari 1037 guru PNS dan 934 guru Non PNS. Kondisi ini menunjukan bahwa Guru Produktif SMK masih sangat dibutuhkan," katanya.
Untuk itu, sambung Kornelius, mereka meminta Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Dinas Pendidikan dan Badan Kepegawaian Daerah untuk melakukan revisi terhadap formasi yang ada sehingga kebutuhan guru Produktif SMK dapat diakomodir.
"Pemerintah dalam menganalisis dan menetapkan formasi CPNS, perlu memahami latar belakang konsentrasi jurusan kejuruan serta kewenangan mengajar atau kerja pada lapangan kerja yang tersedia, sehingga kami sebagai lulusan jurusan pendidikan kejuruan juga bisa menempati formasi umum yang kebanyakan selama ini dibuka hanya untuk lulusan non pendidikan (Sarjana Teknik)," tegasnya.
Terkait jawaban dari Komisi V DPRD NTT, Kornelius Rusan mengatakan akan ada diskusi lanjutan antara pihak DPRD NTT dengan Gubernur NTT.
"Mereka bilang akan didiskusikan dengan gubernur. Dalam beberapa waktu ke depan, jika belum ada perubahan, kami akan datang dengan lebih banyak lagi guru untuk menuntut," tegasnya.(*)