Baca tanpa iklan
Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Tommy Mbenu Nulangi
POS-KUPANG.COM | KUPANG--Menyikapi persoalan menurunya nilai rata-rata UN SMP tingkat Provinsi NTT dari tahun ke tahun, Dinas Pendidikan Provinsi NTT akan melakukan berbagai intervensi.
Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT Johanna E. Lisapaly, SH.,M.Si melalui Sekretaris Dinas Alo Min diruang kerjannya, Kamis (24/5/2018).
Alon Min menyatakan, Dinas Pendidikan Provinsi NTT akan mendorong kepada para kepala dinas agar membatasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menurut rombel.
" Jadi jangan ada sekolah yang daya tampungnya tidak cukup, tapi di pakai sampai penuh. Penataan jumlah siswa itu penting dengan tetap memastikan anak tetap sekolah," kata Alo Min.
Alo Min mengatakan, pihaknya akan mendorong agar perkuat musyawara guru mata pelajaran (MGMP). Sehingga MGMP yang ada di daerah dapat dimaksimalkan lagi.
Baca: Prajurit TNI-AU Siap Ditempatkan di Atambua
Baca: Warga Praikarang Kurang Mampu Diberikan Sembako Oleh Pihak Polsek Lewa
Baca: Orangtuanya Meninggal, Dua Kakak Adik Tidur di Tikar Robek Ukuran 2 x 1 Meter Tanpa Bantal
Baca: Sampah di Pasar Borong Siapa Yang Urus ?
Baca: Miliki Kartu BPJS, Sahara Tenang Jalani Pengobatan
Baca: Rekonstruksi Bocah Grace Tewas Dalam Karung Diwarnai Tembakan Polisi, Ini 10 Fakta Unik
Alo Min menambahkan, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan para dinas pendidikan yang ada di kabupaten dan kota agar mengevaluasi kinerja para kepa sekolah.
" Kinerja kepala sekolah mesti kita evaluasi karena paling tidak kepemimpinan di sekolah memberi pengaruh yang besar," tambah Alo Min.
Alo Min mengungkapkan, pihaknya juga akan melakukan tindakan pemusatan jam belajar siswa. Karena pemusatan jam belajar akan memberikan ruang yang cukup untuk siswa belajar.
" Kami juga mendorong agar orang tua tidak menyerahkan sepenuh anaknya kepada sekolah. Tapi orang tua harus memperhatikan seberapa alokasi jam belajar anak dirumah dan seberapa kualitas belajar anak," kata Alo Min.
Alo Min menjelaskan, dengan hasil pelaksanaan UN yang ada, trand hasil UN dari tahun ke tahun terjadi penurunan sehingga penting bagi pemerintah untuk melakukan intervensi yang permanen. (*)