Baca tanpa iklan
"Kita tahu bahwa pemerintah memasang target yang tinggi yaitu elektrifikasi itu 99% pada 2020. Ini target yang sangat tinggi. Karena geofrafis Indonesia itu sangat tersebar. Ini makanya tidak mungkin mencapai 100%," ungkap Dr. Agus.
Ia mengatakan, kawasan Indonesia bagian Timur sangat tertinggal dan kita mempunyai kondisi geografis yang khas yaitu kepulauan yang sangat luas, panjang dan tersebar.
"Contoh kasusnya di desa yang berlistrikpun masih terdapat dusun yang belum terjangkau oleh listrik. Di jawa juga masih banyak dusun yang belum dijangkau oleh listrik," ungkapnya.
Ia mengatakan, pontesi energi di Indonesia sebenarnya cukup dan bisa menjangkau semua daerah. Hanya saja belum mengoptimalkan potensi energi yang terbarukan belum maksimal.
"Sebetulanya kalau kita bicara potensi, energi di Indonesia cukup. Jika kita mengembangkan potensi yang ada. Tergantung kita membuat potensi ini menjadi ril. Kita harus mulai dari skala yang sangat kecil untuk bisa memulai menghasilakan energi terbarukan," jelasnya.
Sementara, Profesor Ir. Respati Wikantiyoso, Ph.D, dalam paparan materinya tentang, Kebijakan One Map Policy, menjelaskan, kebijakan satu map dalam sebuah pemerintahan harus bisa diwujudkan. Sehingga bisa mendukung pembangunan berkelanjutan.
Ia menjelaskan, implementasi kebijakan juga sebenarnya harus cermat dan sesuai dengan kebijakan Rancangan Pembangunan Jangka Panjang dan mengakomodir tata ruang yang baik.
"Ini untuk memastikan pembangunan di Kota itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Perencanaan tata ruang harus jelas dan terintegrasi.
Ia mengatakan, memang masih banyak persoalan mengimplementasikan kebijakan satu map terkait perencanaan tata ruang di Indonesia.
"Perencanaan tata ruang merupakan wujud nyata integrasi beragam kebijakan pengembangan pada suatu wilayah. Sehingga tata ruang dalam kota itu terlihat rapi dan bagus," jelasnya. (*)