Baca tanpa iklan
POS-KUPANG.COM, KUPANG --- Penyidik Kejati NTT konsolidasi dengan BPKP NTT untuk meminta lembaga tersebut menghitung besarnya kerugian negara yang ditimbulkan dalam kasus dugaan korupsi proyek MBR wilayah NTT.
Demikian Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Hubungan Masyarakat (Kasi Penkum dan Humas) Kejati HTT, Ridwan Angsar, S.H, Kamis (21/8/2014). Ridwan mengatakan, penghitungan kerugian negara akan dilakukan secara terpisah setiap kabupaten/kota. Juga dilakukan secara keseluruhan untuk semua proyek MBR di wilayah NTT.
"Yang ahli dalam menghitung besarnya kerugian negara adalah BPKP. Karena itu, penyidik kejaksaan konsolidasi dengan BPKP untuk menghitung kerugian negara. Menghitung kerugian negara juga bagian dari proses penyidikan kasus ini," kata Ridwan.
Dalam penyidikan kasus dugaan korupsi proyek MBR tahun anggaran 2012, penyidik telah menetapkan 10 tersangka, yakni Efraim Pongsilurang (PPK MBR Kota Kupang), Don Carlos Nisnoni (PPK MBR Kabupaten Kupang), Fransiskus Dethan (PPK MBR TTU), Joni Liunokas (PPK MBR TTS), Fransiskus Gregorius Silvester (PPK MBR Belu) dan Seface Penlaana (PPK MBR Alor). Selain itu, H Jumari (Direktur PT Tiga Dimensi Intiland di TTS), Nardi Eko Pransto (Direktur PT Sumber Griya Permai di Belu), Johny Kainde (Direktur PT Sarana Wangun Persada di Belu dan Alor), dan Rony Anggrek (Direktur PT Timor Pembangunan di Alor). (mar)