Baca tanpa iklan
POS KUPANG.COM, KUPANG -- "Kita bakalai sa (berkelahi saja), tapi bukan bakalai fisik, cuma ba adu (bertengkar) mulut sa (saja). Soal komitmen saya terkait kerja sama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kupang yang beroperasi di wilayah Kota Kupang, saya sebagai bupati sangat komit membangun kerja sama antara kedua pemerintah daerah."
Demikian Bupati Kupang, Ayub Titu Eki, saat ditanya Pos Kupang di sela-sela penanaman anakan kelapa dan mahoni pada puncak Hari Air se-Dunia yang dilaksanakan Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara (NT) II, di Embung Ekateta, Desa Ekateta, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, Sabtu (22/3/2014) siang.
Titu Eki ditanya wartawan terkait pernyataan Walikota Kupang, Jonas Salean, S.H, M.Si, soal penyelesaian PDAM Kabupaten Kupang di Kota Kupang yang mana sebelumnya sudah ada kesepakatan dalam pertemuan bersama Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya, agar segera dibentuk tim teknis, tapi saat ini Bupati Kupang tidak menyetujuinya lagi.
"Saya komit dan konsisten. Kalau soal PDAM Kabupaten Kupang kan sudah kita sepakati untuk membangun kerja sama. Tapi tidak untuk penyerahan aset itu ke Pemkot Kupang. Semuanya sudah jelas. Tinggal ditindaklanjuti secara teknis oleh tim teknis di bawah. Kebijakan saya sebagai Bupati Kupang sudah jelas membangun kerja sama antara kedua pemerintah," tegas Titu Eki.
Titu Eki sampat bergurau soal penyelesaian PDAM Kabupaten Kupang. "Apa kita balakai sa (berkelahi saja). Tapi bukan balakai (berkelahi) fisik, tapi bakalai (berkelahi) mulut beradu argumentasi soal PDAM Kabupaten Kupang," kelakar Titu Eki.
Ia menyatakan, jika ada yang mengatakan bahwa PDAM Kabupaten Kupang bermasalah, apa masalahnya? "Menurut saya PDAM Kabupaten Kupang tidak ada masalah lagi. Semuanya sudah jelas bahwa kami membangun kerja sama yang menguntungkan dan bukan penyerahan aset PDAM. Itu sudah dibicarakan saat pertemuan bersama Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya, dan Walikota Kupang, Jonas Salean. Lalu apa masalanya? Sekarang harus ditindaklanjuti oleh tim teknis di bawah," tandas Titu Eki.
Ditanya tentang PDAM Kupang harus memiliki PDAM sendiri secara otonom di wilayahnya dan sudah dijanjikan Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum bahwa pemerintah pusat akan membangun instalasi perpipaan nol kilometer dengan biaya hingga ratusan miliar rupiah di wilayah Kabupaten Kupang, dan aset PDAM Kabupaten Kupang diserahkan kepada Pemkot Kupang, Titu Eki balik bertanya, mengapa untuk membangun infrastruktur perpipaan di wilayah Kabupaten Kupang harus ada syarat (kompensasi) seperti itu.
"Apakah Kabupaten Kupang bukan bagian NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), sehingga untuk membangun infrastruktur perpipaan di Kabupaten Kupang harus ada kompensasi. Sementara di kabupaten/kota lain tidak seperti itu," tanya Titu Eki. (fen/meo)