NTT Terkini
Bappenas dan Pemprov NTT Perkuat Satu Data untuk Pembangunan Berkelanjutan
pemerintah menargetkan penurunan angka kemiskinan di NTT dari 18,60 persen pada tahun 2025 menjadi 10,71 persen pada tahun 2029.
Penulis: Irfan Hoi | Editor: Eflin Rote
Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi
POS-KUPANG.COM, KUPANG - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan SKALA, Program Kemitraan Australia-Indonesia untuk memperkuat satu data Indonesia (SDI) untuk pembangunan berkelanjutan.
Para pihak memperkuat akselerasi layanan dasar, sebagai fondasi tata kelola pembangunan yang efektif. Langkah strategis ini bertujuan untuk memastikan setiap kebijakan dan program pembangunan di NTT.
"Khususnya dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dan stunting, berbasis pada data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan," kata Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Bappenas, Maliki, Kamis (21/8/2025).
Maliki menyebutkan, pemerintah menargetkan penurunan angka kemiskinan di NTT dari 18,60 persen pada tahun 2025 menjadi 10,71 persen pada tahun 2029.
Meskipun tren kemiskinan menunjukkan penurunan bertahap, NTT masih menghadapi tantangan kompleks seperti kondisi geografis, kesenjangan akses layanan dasar, dan infrastruktur.
Sistem data yang terintegrasi menjadi kunci untuk memastikan intervensi pemerintah lebih terarah, efisien, dan transparan.
Dia menjelaskan, pentingnya tata kelola data yang baik. Baginya itu adalah pijakan untuk menopang pembuatan kebijakan. Pemerintah ingin menciptakan ekosistem data terpadu.
“Tata kelola data yang baik adalah fondasi dari setiap kebijakan pembangunan yang efektif. Melalui Satu Data Provinsi NTT dan kerangka Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), kita menciptakan ekosistem data terpadu yang memastikan setiap keputusan berbasis bukti, sehingga dampaknya maksimal bagi masyarakat,” ujarnya.
Baca juga: Tim Advokasi Geothermal Keuskupan Agung Ende Kritik Hasil Uji Petik Satgas Pemprov NTT
NTT, kata dia, menjadi salah satu provinsi pelopor dalam padupadan tiga basis data nasional seperti DTKS, P3KE, dan Regsosek, untuk memperkuat penanggulangan kemiskinan dan stunting.
Integrasi ini telah memberi dampak nyata yakni 24.560 keluarga menerima intervensi penanggulangan kemiskinan dan 9.270 individu memperoleh manfaat program pencegahan stunting, sebagian didanai melalui Dana Insentif Fiskal (DIF).
Kepala Bapperida NTT, Alfonsius Theodorus, menegaskan NTT memiliki komitmen daerah dan semangat kuat untuk mendukung Satu Data Indonesia.
"Ini bukan hanya mandat nasional, tapi juga kebutuhan daerah untuk merencanakan pembangunan secara tepat," katanya.
Sinergi pusat dan daerah adalah kunci untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui tata kelola data yang baik.
Sebagai bagian dari transformasi digital, NTT tengah mempersiapkan peluncuran portal Sasando, pusat ekosistem data terintegrasi yang akan mempermudah pencarian, pemanfaatan, dan analisis data oleh pemerintah maupun publik.
PLN Nyalakan Harapan 89 Keluarga Prasejahtera di NTT Melalui Light Up The Dream |
![]() |
---|
Kunjungan Bank Dunia ke PLTS Wontong: Soroti Sinergi PLN dan Bank Dunia dalam Menerangi Wilayah 3T |
![]() |
---|
NPC Indonesia Gelar Talent Scouting di NTT, Jaring 76 Atlet Disabilitas Potensial |
![]() |
---|
Kanwil DJP Nusa Tenggara Luncurkan Piagam Wajib Pajak dan Gelar Forum Konsultasi Publik 2025 |
![]() |
---|
Amankan Distribusi BBM di Labuan Bajo, Pertamina Patra Niaga Kerahkan 9 Mobil Tangki Tambahan |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.