Imigrasi Atambua Pasang Badan Bersama BNPP Tutup Jalur Ilegal di Wilayah Perbatasan

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Agustinus Tanggur

POS-KUPANG.COM, ATAMBUA - Pos Lintas Batas Negara atau PLBN Motamasin, Kabupaten Malaka menjadi pusat koordinasi kekuatan lintas instansi. 

Badan Nasional Pengelola Perbatasan atau BNPP RI menggelar sosialisasi penanganan lintas batas negara pada Jalur Tidak resmi sekaligus survei identifikasi jalur tradisional pada (14/8/2025) lalu. 

Agenda ini merupakan turunan langsung Prioritas Nasional ke-2 Asta Cita Presiden Prabowo Sibianto dalam RPJMN 2025-2029, yang menegaskan penguatan pertahanan dan keamanan negara dari titik terluar. 

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua menjadi salah satu motor penggerak dalam kegiatan ini, tapi juga menyiapkan dukungan teknis koordinasi lapangan, hingga data analisis perlintasan. 

Bahkan, Imigrasi Atambua menjadi narasumber utama yang memaparkan strategi pengawasan dan penertiban jalur tradisional yang rawan disalahgunakan. 

Baca juga: PLBN Motaain Jadi Pilot Project PLBN SAKTI, Dorong Ekonomi Kreatif Perbatasan

Para narasumber yang tampil dengan spesialis masing-masing, Kepala KPPBC TMP B Atambua, Bambang Tutuko P, membeberkan strategi memutus jalur penyelundupan barang. 

Paban V/Surta SOPS TNI, Kolonel Ctp. Moh. Khoirul Hadi, memaparkan taktik patroli dan penempatan pos militer. 

Ketua Tim Pengendali Pemeriksaan Keimigrasian TPI Darat, Adrianus Tonny Budjaya, mengulas prosedur pemeriksaan dan celah hukum di jalur tak resmi. 

Kepala Balai Carantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, NTT, memperingatkan ancaman hama dan penyakit dari arus barang ilegal. 

Kepala Staf Dirjen Imigrasi Timor Leste, Miguel Gomes, membawa perspektif kerja sama lintas negara untuk mengarahkan warga ke jalur resmi. 

Baca juga: Aktivitas di PLBN Napan Jelang HUT ke 80 Kemerdekaan Republik Indonesia Berjalan Normal

Plt. Direktur Jenderal Imigrasi, Yuldi Yusman, yang memantau langsung dari Jakarta, mengapresiasi strategi ini. 

"Kegiatan ini adalah wujud nyata bagaimana Imigrasi bekerja tidak sendirian, tetapi bersama instansi lain demi menjaga kedaulatan negara. Identifikasi jalur tradisional bukan sekadar pendataan, melainkan langkah strategis untuk memastikan setiap perlintasan tercatat, terpantau, dan terkendali,” ujar Yusman. 

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua, Putu Agus Eka Putra, menambahkan keberhasilan menjaga perbatasan tak hanya diukur dari jumlah jalur yang ditutup, tetapi juga dari rasa aman masyarakat. 

"Tugas kami bukan hanya mengawasi, tetapi juga membangun kesadaran bahwa jalur resmi adalah perlindungan bagi warga itu sendiri. Sinergi seperti hari ini membuat pesan itu lebih kuat terdengar di lapangan,” kata Putu Agus. 

Senada, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi NTT, Arisan Gumilang, menekankan pentingnya keseimbangan antara keamanan negara dan kehidupan warga perbatasan. 

"Kami ingin memastikan setiap rekomendasi dari giat ini bukan hanya tegas di atas kertas, tapi juga realistis dijalankan tanpa mengganggu kegiatan ekonomi dan sosial warga. Keamanan negara dan kesejahteraan masyarakat harus berjalan beriringan,” ucap Arisan. 

Operasi dimulai dengan apel pelepasan tim survei yang dihadiri Wakil Bupati Malaka dan Deputi I BNPP, selanjutnya tim meninjau jalur tradisional yang masih aktif. (gus)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS