Benarkah Sistem Baru Seleksi CPNS Rentan Kebobolan Soal Tes dan Ladang Joki? Ini Penjelasan BKN

POS-KUPANG.COM - Di tengah penantian masyarakat terhadap kepastian Seleksi CPNS 2025, tiba-tiba muncul wacana dari BKN tentang Sistem Baru Seleksi CPNS.

Pada Sistem Baru Seleksi CPNS itu yakni pelaksanaan seleksi yang tidak lagi dilakukan secara serentak.

Hal itu menimbulkan kekuatiran jika penerapan Sistem Baru Seleksi CPNS rentan terhadap kecurangan. 

Lalu Benarkan Sistem Baru Seleksi CPNS rentan kebobolan soal tes dan ladang joki? Simak Penjelasan BKN

Info tentang penerapan Sistem Baru Seleksi CPNS disampaikan langsung Kepala BKN, Zudan Arif  Pembukaan Pelatihan Dasar CPNS dan Orientasi PPPK Kemenag pada 14 Juli 2025 lalu.

Baca juga: BKN Pastikan Seleksi CPNS 2025 Tidak Ada, Pemerintah Hanya Rekrut PPPK di 3 Instansi

Prof. Zudan Arif menerangkan jika Sistem Baru Seleksi CPNS tidak akan digelar serentak seara nasional layaknya pada tahun-tahun sebelumnya, dikarenakan hal ini sangat menelan biaya yang cukup besar.

"Bahkan kami, bapak dan ibu, sedang mendesain sistem tes CPNS itu tidak barengan seperti sekarang. Tahun 2024-2025 ini kita mengetes 6,6 juta orang untuk diterima 1 jita menjadi CPNS. Biayanya 1,1 Triliun untuk mengetes, yang diterima hanya 1 Juta. Jadi mahal sekali ongkosnya", ungkap Zudan.

Maka dari itu, BKN saat ini tengah mengkaji sistem baru yang memungkinkan peserta CPNS 2025/2026 dapat mengikuti ujian kapan saja.

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, sistem baru ini kemungkinan hasil tes bisa berlaku selama dua tahun.

Untuk hasil tes yang diterima oleh peserta dapat dipakai selama 2 tahun, seperti tes TOEFL.

Tak hanya itu, Kepala BKN, Prof. Zudan Arif juga menyampaikan bahwa peserta yang belum memenuhi passing grade pada bagian tertentu, Tes Karakteristik Pribadi (TKP), Tes Intelegensia Umum (TIU) dan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dapat mengulang pada bagian yang tidak lulus.

Peserta tes ujian CPNS tidak perlu lagi mengulang untuk semua subtes, cukup bagian yang belum memenuhi passing grade saja.

Untuk ujian tes tetap menggunakan sistem CAT (Computer Assisted Test) di waktu yang berbeda beda sesuai kebutuhan peserta.

Selain itu, model baru ini hadir sebagai jawaban atas keluhan peserta selama ini, terutama soal waktu ujian yang kaku. Dengan sistem adaptif, seleksi CPNS dan PPPK jadi lebih adil dan ramah peserta, khususnya bagi mereka yang butuh fleksibilitas.

Dengan demikian, meski detail teknis dan jadwal pelaksanaannya belum diumumkan, BKN meminta masyarakat tetap update lewat kanal resmi.

Selain keuntungan dibeberapa sisi, sistem beru ini juga tak luput dari kerugian yang akan dihadapi peserta.

Lantas apa saja kerugian yang harus dihadapi peserta, yang juga bisa saja merugikan negara jika tak ada pengawasan ketat dari Pemerintah?

Berikut beberapa kerugian utama yang bisa timbul jika sistem baru CPNS 2025 tidak dilaksanakan secara serentak nasional:

Baca juga: BKN Buka 3000 Lebih Formasi CPNS 2025 Melalui Sekolah Kedinasan,Cek Jadwal,Syarat dan Cara Daftarnya

Potensi Ketimpangan dan Ketidakadilan

Jika Sistem Baru Seleksi CPNS tersebut diterapkan, bisa saja menciptakan kesenjangan kompetitif yang tidak adil antar wilayah.

Pasalnya, peserta dari daerah yang ujian lebih awal bisa jadi dirugikan karena belum ada referensi soal atau strategi belajar dari peserta lain.

Sebaliknya, peserta yang ujian belakangan bisa mendapat keuntungan dari bocoran soal atau pengalaman peserta sebelumnya, sebab perbedaan waktu persiapan antar daerah bisa menciptakan kesenjangan kompetitif.

Selain itu, berbeda antara instansi pusat dan daerah, bisa menimbulkan persepsi diskriminasi atau ketimpangan sistem, serta menyebabkan variasi tingkat kesulitan soal dan standar penilaian.

Ini dikarenakan sulitnya memastikan bahwa semua peserta dinilai secara adil dan setara.

Risiko Kebocoran Soal dan Kecurangan

Ujian yang tidak serentak membuka peluang lebih besar terhadap praktik joki, kebocoran soal, atau manipulasi hasil.

Pasalnya, pengawasan yang tidak terpusat bisa menyulitkan kontrol kualitas dan keamanan pelaksanaan tes.

Hal ini juga bisa memicu adanya potensi munculnya oknum yang menjual bocoran soal palsu meningkat, apalagi jika pengawasan tidak terpusat.

Sebab, soal yang sama bisa muncul di sesi berbeda jika tidak ada sistem acak yang kuat, memicu ketidakadilan

Selain itu, modus kecurangan teknologi juga tak dapat dihindari,
seperti penggunaan kamera tersembunyi di behel gigi, kancing baju, atau sepatu untuk merekam soal saat ujian

Kerumitan Logistik dan Koordinasi

Setiap daerah harus mengatur jadwal, infrastruktur, dan anggaran sendiri, yang bisa menimbulkan ketidakteraturan dan kesulitan teknis.

Pasalnya, koordinasi antar instansi pusat dan daerah menjadi lebih kompleks dan rentan terhadap miskomunikasi.

Selain itu, instansi pusat dan daerah bisa saja memiliki prosedur berbeda, yang memicu persepsi ketimpangan atau diskriminas

Penurunan Semangat dan Motivasi Peserta

Tanpa tekanan jadwal serentak, sebagian peserta bisa menunda persiapan atau merasa kurang termotivasi dikarenakan bingung dan cemas.

Selain itu, ketidakjelasan waktu pelaksanaan juga dapat menurunkan fokus dan semangat belajar.

Pasalnya, tanpa tekanan jadwal serentak, sebagian peserta cenderung menunda persiapan.

Rasa kompetisi yang biasanya memacu semangat bisa berkurang karena tidak ada momentum nasional.

Dimana peserta yang ujian lebih awal bisa merasa tertekan karena belum ada referensi atau dukungan dari sesama peserta.

Sebaliknya, peserta yang ujian belakangan bisa merasa terlalu santai atau justru stres karena menunggu terlalu lama.

Validitas dan Konsistensi Penilaian

Tes yang dilakukan di waktu berbeda bisa memunculkan perbedaan tingkat kesulitan soal.

Sulit memastikan bahwa semua peserta dinilai dengan standar yang sama jika pelaksanaan tidak seragam.

Pasalnya, validitas konten bisa terganggu jika soal yang digunakan tidak setara antar sesi ujian.

Sebab, soal yang bocor atau diulang tanpa modifikasi dapat mengukur hafalan, bukan kompetensi.

Selain itu, perbedaan tingkat kesulitan antar sesi bisa membuat hasil tes tidak mencerminkan kemampuan sebenarnya peserta.

Adapun, perbedaan waktu dan kondisi ujian bisa menimbulkan bias sistemik, di mana peserta dari daerah tertentu lebih diuntungkan atau dirugikan.

Penilaian yang tidak konsisten bisa memicu gugatan atau protes dari peserta yang merasa dirugikan.

Dengan demikian jika sistem ini benar-benar diterapkan, akan menarik melihat bagaimana pemerintah menjamin keadilan dan transparansi dalam proses seleksi. (*)

Ikuti berita POS-KUPANG.com di GOOGLE NEWS