Akademisi Undana Marsel Robot Ragu Alokasi 20 Persen untuk Pendidikan di NTT Dipenuhi Pemerintah

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Akademisi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Dr. Marsel Robot meragukan alokasi 20 persen dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dipenuhi Pemerintah. 

Amanat undang-undang mewajibkan minimal 20 persen setiap APBN maupun APBD agar difokuskan ke urusan pendidikan. Sekalipun ketetapan konstitusi, banyak daerah belum mampu memenuhi itu. 

"Saya tidak melihat 20 persen itu betul sesuai amanat undang-undang itu. Menurut saya, tidak sampailah berapa persen 20 persen. Tidaklah. Sekedar omon-omon," katanya, Sabtu (12/7/2025). 

Marsel berkata, harusnya DPRD melakukan advokasi dan merasa ini sesuatu yang harus diawasi dengan serius. Hasilnya, pendidikan terbengkalai dan menimbulkan masalah lainnya. 

Baginya urusan pendidikan harus dibangun dari dalam. Artinya itu merupakan investasi sumber daya manusia. Dengan begitu semua hal akan dikerjakan dengan lebih baik. Sebaliknya akan kesulitan jika pendidikan diabaikan. 

"Pendidikan harus kuat, berkualitas. Akan sulit kalau semua itu baik," katanya. 

Menurut dia, kalau semua mekanisme ketentuan dilakukan dengan benar dan para pengajar terus ditingkatkan kompetensinya, maka hasil yang diperoleh pun akan berbanding lurus. 

Sebab, sampai saat ini masih banyak pengajar masih mengadopsi pola tradisional. Kecenderungan ini akan memberikan efek yang tidak begitu terasa. Dengan anggaran  memadai dan sumber daya yang terus dilatih maka akan ada konsensus positif. 

"Kalau itu benar dialokasikan 20 persen. Kita bangun sarana prasarana, peningkatan sumber daya gurunya," katanya. 

Marsel optimis kalau alokasi 20 persen dari APBD terpenuhi. Dia mendorong DPRD agar kualitas pendidikan di NTT terus mengalami kemajuan. Tidak seperti saat-saat ini yang dipenuhi berbagai persoalan. 

"Sehingga selain anak-anak kita bebas uang sekolah, tapi guru kita juga dijamin, diberi pelatihan, sehingga mendapatkan ilmu baru. Sehingga sekolah itu lebih maju," ujarnya. 

Pemerintah Provinsi NTT menetapkan APBD tahun 2025 sebesar Rp 5,2 triliun. Dari total itu, lebih dari Rp 2,3 triliun ada di sektor pendidikan. Namun, saat efisiensi anggaran, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT mengalami penurunan anggaran lebih dari Rp 20 miliar. 

Dalam data Badan Pusat Statistik, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTT tahun 2024 69,14 atau masih dibawah angka nasional yakni 74,20. Tahun 2023, IPM NTT sebesar 66,68, menduduki urutan ke-32 dari 34 provinsi di seluruh Indonesia, diatas Papua 62,25 dan Papua Barat 66,66. Salah satu alat ukur IPM adalah bagian pendidikan. (fan)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM lain di GOOGLE NEWS