Menteri Kehutanan RI Resmikan Pusat Komando Gakkum Kehutanan Bali-Nusra di Labuan Bajo

POS-KUPANG.COM, LABUAN BAJO – Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Raja Juli Antoni, meresmikan Gedung Pusat Komando Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Bali dan Nusa Tenggara (Balinusra) di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Senin (7/7/2025).

Pusat komando yang berdiri di atas lahan seluas 2.400 meter persegi ini menjadi simbol kehadiran negara dalam menjaga kawasan hutan dan biodiversitas di tiga provinsi sekaligus, yakni Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
Peresmian tersebut turut dihadiri oleh Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan (Gakkumhut), Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi, dan perwakilan lembaga mitra.

Dalam sambutannya, Menteri Raja Juli menegaskan bahwa pembangunan pusat komando ini merupakan bukti nyata keseriusan pemerintah dalam menegakkan keadilan lingkungan dan melindungi kawasan rawan kejahatan lingkungan.

“Indonesia adalah negara mega-biodiversitas, tetapi kita terus menghadapi ancaman deforestasi, perambahan hutan, hingga perdagangan satwa liar. Kita tidak boleh kalah. Pusat komando ini adalah bukti bahwa negara hadir, dan hadir dengan serius,” tegas Raja Juli.

Ia juga menambahkan bahwa penegakan hukum yang kuat merupakan fondasi keadilan ekologis. 

"Kita tidak bisa bicara soal keadilan sosial tanpa memastikan bahwa ekosistem tetap utuh. Penegakan hukum adalah garda pertama untuk menjaga itu," katanya.

Pusat komando ini akan dilengkapi dengan fasilitas strategis seperti situation room (ruang kendali digital), posko terpadu patroli darat dan laut, laboratorium forensik lapangan, serta asrama bagi regu reaksi cepat. Seluruh sistem pemantauan kawasan hutan dan pelaporan pengaduan masyarakat akan terpusat di fasilitas ini.

Kehadirannya di Labuan Bajo, yang merupakan kawasan pariwisata super prioritas nasional, dianggap strategis karena mampu mengintegrasikan kepentingan konservasi dengan pengembangan ekonomi hijau dan berkelanjutan.

Direktur Jenderal Gakkumhut dalam pernyataannya menyampaikan bahwa pusat komando ini akan menjadi mata dan telinga penegakan hukum kehutanan di kawasan strategis Balinusra. Ia menyebut kawasan ini sebagai habitat satwa ikonik seperti Komodo yang rentan terhadap berbagai pelanggaran lingkungan.

“Gedung ini bukan sekadar kantor, tetapi pusat komando yang akan memungkinkan respon cepat terhadap pembalakan liar, kebakaran hutan, hingga peredaran ilegal satwa dilindungi,” ujar Dirjen Gakkumhut.

Ia menambahkan, sistem penegakan hukum akan dibangun tidak hanya reaktif, tetapi juga proaktif dengan pemantauan digital, koordinasi lintas sektor, dan patroli rutin.

“Ini adalah bentuk tanggung jawab kita kepada generasi mendatang untuk mewariskan hutan yang lestari,” ujarnya.

Pemerintah daerah turut menyambut baik peresmian tersebut. Gubernur Nusa Tenggara Timur dan Bupati Manggarai Barat menyatakan kesiapan mendukung operasional pusat komando melalui penguatan data spasial, kolaborasi patroli bersama, dan edukasi masyarakat.

Menteri Kehutanan Raja Juli pun menekankan pentingnya sinergi antara kementerian, aparat penegak hukum, LSM konservasi, dan pelaku usaha wisata demi menjaga lanskap Wallacea sebagai salah satu kawasan dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia.

Ke depan, Kementerian Kehutanan melalui Ditjen Gakkumhut juga menargetkan pembangunan pusat komando serupa di wilayah Kalimantan dan Papua pada 2026. Langkah ini diharapkan mampu menekan angka deforestasi hingga 100 ribu hektare per tahun dengan pendekatan penegakan hukum multi-door, yang mencakup aspek administratif, perdata, pidana, hingga tindak pidana pencucian uang.

Peresmian pusat komando ini menjadi tonggak penting dalam babak baru penegakan hukum lingkungan di kawasan strategis dan destinasi pariwisata utama. Kehadirannya menjadi jaminan bahwa pembangunan tidak akan mengorbankan kelestarian.

Labuan Bajo kini bukan hanya dikenal sebagai destinasi wisata dunia, tetapi juga sebagai simbol perlawanan terhadap kejahatan lingkungan dan harapan bagi masa depan hijau Indonesia.
Sementara Bupati Manggarai Barat Edi Endi, mengatakan kehadiran Kementerian Kehutanan di Manggarai Barat diharapkan membawa dampak yang besar dalam membawa kesejahteraan rakyat di Kabupaten itu.

“Kita berharap lembaga yang dibawah naungan Kementerian Kehutanan lebih khusus balai  taman nasional komodo dapat mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Manggarai Barat,” ungkap Bupati Edi. (cha)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM lain di GOOGLE NEWS