Begini Penilaian Akademisi Undana Terkait Pembebasan Uang Sekolah bagi Siswa SD dan SMP

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Maria Selfiani Baki Wukak 

POS-KUPANG.COM,KUPANG - Putusan MK (Mahkamah Konstitusi) mengenai pembebasan uang sekolah baik dari tingkatan sekolah dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) mendapat respon dari berbagai pihak, salah satunya dari pihak pengamat pendidikan. 

Pengamat Pendidikan, Dr. Marsel Robot saat ditemui reporter POS-KUPANG.COM, Rabu (28/5/2025) menyampaikan  bahwa keputusan ini kurang efektif untuk keadaan sekarang terutama bagi pihak sekolah swasta favorit. 

"Ini kurang efektif dan sebenarnya saya cukup kecewa dengan keputusan ini. Kalau misalnya pemerintah menggratiskan uang sekolah terutama untuk SD maupun SMP, ini akan terjadi degradasi atau kualitas terutama bagi sekolah swasta favorit, " ujarnya. 

Marsel menyampaikan bahwa pemerintah harusnya bukan fokus kepada pembebasan uang sekolah melainkan memberikan fasilitas kepada sekolah-sekolah. 

"Pembebasan uang sekolah itu boleh tetapi harus ada jaminan bagi semua aspek yang ada di sebuah sekolah terutama para guru-guru harus dijamin oleh pemerintah, " tambah Marsel. 

Baca juga: Respons SDK La Mennais Soal MK Putuskan Sekolah Swasta-Negeri Gratis

Marsel mengatakan, bahwa keputusan ini semestinya harus memiliki pilot project terlebih dahulu dan mempunyai rujukan serta dilaksanakan survei untuk melihat sejauh mana keputusan ini berjalan di suatu daerah yang menjadi contoh. 

"Kita sebagai pengamat pendidikan merasa miris dengan keadaan ini, sebenarnya keputusan ini harus memiliki rujukan serta harus ada pilot project serta dilaksanakan di beberapa daerah yang menjadi contoh, kalau misalnya riskan dan berisiko ya harus dicabut kembali keputusan ini, " katanya. 

Marsel juga mengkhawatirkan keputusan ini akan membuat para guru yang merupakan aktor-aktor penting dalam  dunia pendidikan menjadi malas untuk melakukan kegiatan belajar mengajar. 

"Takutnya para guru akan menjadi malas mengajar dan akan mencari pekerjaan lain untuk menunjang kehidupannya , " ungkapnya. 

Marsel mengharapkan solusi dari pemerintahan harus membuat regulasi mengenai intervensi pendanaan untuk sekolah swasta serta harus ada kejelasann dan regulasi yang jelas dari keputusan ini. 

"Pemerintah harus melakukan intervensi pendanaan  dan regulasi yang tepat saat keputusan ini sudah berlaku terutama untuk sekolah swasta, " katanya. (ria) 

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS