DPJB NTT Beri Dukungan APBN untuk Perlindungan Sosial dan Pembiayaan UMKM di NTT

Laporan reporter POS-KUPANG.COM, Tari Rahmaniar Ismail

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Pemerintah terus memperkuat peran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai instrumen strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). 

Kepala Kanwil DJPb NTT, Catur Ariyanto Widodo mengatakan salah satu fokus utama adalah penyaluran program perlindungan sosial dan pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

"Sepanjang awal tahun 2025, berbagai bantuan sosial telah disalurkan untuk mendukung masyarakat rentan. Di antaranya adalah Bantuan Sosial Yatim Piatu senilai Rp 5,32 miliar kepada 12.104 anak penerima manfaat. Pemerintah juga menyalurkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebesar Rp 350,72 miliar kepada 584.537 penerima serta Program Keluarga Harapan (PKH) dengan total dana Rp 329,94 miliar untuk 400.459 penerima manfaat," ujarnya, Selasa (27/5). 

Dalam rangka memperluas akses pembiayaan UMKM, pemerintah melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah menyalurkan Rp 917,40 miliar kepada 21.557 debitur di NTT. Kota Kupang menjadi daerah dengan penyaluran terbesar, yakni Rp103,55 miliar untuk 1.326 debitur, dengan sektor perdagangan besar dan eceran mendominasi.

Selain KUR, pembiayaan juga dilakukan melalui program Ultra Mikro (UMi) senilai Rp 51,94 miliar kepada 11.329 debitur. Kabupaten Manggarai mencatatkan penyaluran tertinggi sebesar Rp5,25 miliar, dengan sektor perdagangan sebagai penerima utama.

Catur Ariyanto Widodo juga mengatakan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) NTT menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pelaksanaan APBN secara transparan dan akuntabel. 

Dengan kinerja positif di awal tahun 2025, APBN diharapkan dapat terus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di NTT. (iar) 

Baca berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE.NEWS