Makan Bergizi Gratis
Rapat dengan DPR, Ini yang Disampaikan Kepala BPOM Soal Program MBG
Ikrar menegaskan bahwa seharusnya BPOM dilibatkan dalam proses pengawasan penyiapan makanan yang disajikan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar menghadiri rapat bersama DPR RI di Jakarta, Kamis (15/5/2025).
Dalam rapat itu, Ikrar menegaskan bahwa seharusnya BPOM dilibatkan dalam proses pengawasan penyiapan makanan yang disajikan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut Ikrar, dalam persetujuan bersama Badan Gizi Nasional (BGN), seharusnya ada 13 item kerja yang melibatkan BPOM. Namun pada kenyataannya tidak semua dari 13 itu melibatkan pihaknya.
"Contoh paling konkret, untuk penyiapan. Kita punya tenaga, kita punya personel, kita punya keahlian dalam hal pengawasan untuk produksi pangan itu,” tutur Ikrar dikutip dari Kompas.TV.
"Nah, selama ini dapur-dapur yang dilakukan untuk pelaksanaan MBG ini, kami tidak dilibatkan dalam penanganan ini sudah layak dapurnya atau tidak, ini sudah sesuai standar atau tidak," ujarnya.
BPOM, lanjut Taruna, memiliki pengalaman dan kompetensi seputar bahan-bahan yang digunakan untuk memasak makanan. Namun, dalam aspek itu pihaknya juga tidak dilibatkan.
Taruna menambahkan, pihaknya mengkomunikasikan pada BGN tentang kewenangan BPOM dalam memastikan keamanan pangan, karena ingin melindungi anak-anak penerima manfaat program tersebut.
Meski demikian, Ikrar mengaku menghormati BGN yang merupakan otoritas dalam menjalankan MBG.
"Jadi kita menghormati hal itu, bukan karena persoalan berani atau takut," ujarnya.
"Karena tidak mungkin sekonyong-konyong kami menugaskan kami punya tim, sementara tim kami tidak dibukakan pintu untuk itu,” ucapnya.
BPOM, menurut Taruna, bisa menggunakan kewenangan yang kami miliki, sesuai dengan peraturan tentang keamanan pangan.
“Tetapi kan kita harus sadar, ada otoritas masing-masing," kata Taruna Ikrar.
Hingga kemarin, BPOM mencatat sudah ada 17 Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan dalam Program MBG.
Dia pun berharap DPR RI dapat membantu memfasilitasi pertemuan antara BPOM dan BGN guna sinkronisasi kerja sama antara keduanya. (*)
Ikuti berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.