Hadapi Perubahan Iklim, Pemprov NTT Susun Rencana Aksi Daerah

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Budiman

POS-KUPANG.COM, KUPANG – Pemerintah Provinsi NTT melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan berkolaborasi dengan sejumlah kelompok masyarakat menyusun Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim (RADAPI). NTT menjadi salah satu daerah yang rentan terhadap dampak perubahan iklim.

Penyusunan ini difasilitasi kelompok kerja (pokja) perubahan iklim yang bekerja sama dengan Bengkel APPeK, Siap Siaga, dan CIS Timor. Lokakarya penyusunan berlangsung pada 8-9 Mei 2025 di Hotel Neo Aston.

Koordinator Pokja Perubahan Iklim, Sherley Wila Huky menjelaskan NTT memiliki kerentanan dan sensitivitas yang tinggi terhadap perubahan iklim. Karena itu, adaptasi dan mitigasi menjadi sebuah keharusan.

“Kami berterima kasih kepada mitra yang mau berkolaborasi dan mendukung aksi-aksi adaptasi perubahan iklim. Hal ini penting karena Provinsi NTT salah satu provinsi di Indonesia yang sangat rentan dan sensitif dengan dampak perubahan iklim yang dirasakan di semua sektor,” kata Sherley, Kamis (8/5/2025).

Ia menambahkan, tanpa upaya mitigasi dan adaptasi, perubahan iklim akan berdampak cepat terhadap sektor pangan, air, energi, kesehatan, dan ekosistem, baik darat maupun laut.

“Saat ini kita sedang menyusun rencana aksi daerah adaptasi perubahan iklim yang meliputi bidang pangan, air, energi, kesehatan dan ekosistem. Ekosistem ini bidang yang tergabung dalam ekosistem darat dan ekosistem laut,” tambahnya.

Sherley menyebutkan, perubahan iklim bersifat global, dan NTT telah mengalami dampaknya secara langsung.

“Kami menganalisis kerentanan dan sensitivitas perubahan iklim. Di semua kabupaten rentan dan sensitif. Contohnya para petani saat ini tidak bisa menentukan waktu menanam dan memanen,” jelasnya.

Selain itu, kerentanan juga terlihat dari penurunan produktivitas pertanian, sebaran virus ASF dan penyakit ternak lain, serta penyakit seperti ISPA, diare, dan DBD. Debit air juga mulai menurun.

Ia mengatakan penyusunan rencana aksi ini tidak hanya melibatkan perangkat daerah, tetapi juga sejumlah lembaga seperti Yayasan Pikul, Ume Daya, Yapeka, dan Garamin.

Baca juga: Pemkot Kupang Gelar Sosialisasi Program Kampung Iklim untuk Pengendalian Perubahan Iklim

“Kami juga menggandeng lembaga pemberdayaan perempuan dan disabilitas agar inklusi dan berkeadilan,” katanya.

Rencana aksi ini, lanjut Sherley, akan menjadi acuan pemangku kepentingan dalam merancang program dan kebijakan adaptasi perubahan iklim. Seperti identifikasi daerah rentan dan sektor-sektor yang perlu diintervensi.

Ke depan, hasil penyusunan ini akan diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan RPJMD sampai pada Renstra perangkat daerah.

“Kami berharap kerja-kerja kami ini didukung oleh semua elemen masyarakat hingga ke tingkat tapak,” tutupnya.