Warga Dukung Penegakan Hukum Terhadap KKB Papua

POS-KUPANG.COM, JAYAPURA - Warga memberi dukungan terhadap aparat TNI-Polri untuk melakukan penegakan hukum terhadap Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) atau Kelompok Kriminal Bersenjata Papua ( KKB Papua ). 

Dukungan itu diberikan lantaran kelompok separatis itu makin masif melakukan aksi kekerasan yang menargetkan warga sipil di Papua.

Martinus Kasuay, satu tokoh masyarakat Papua, menilai langkah tegas aparat sebagai bentuk perlindungan nyata bagi masyarakat Papua yang selama ini menjadi korban kekejaman kelompok separatis bersenjata.

Ia menyebut bahwa tindakan OPM tidak hanya mengganggu keamanan dan meresahkan, namun juga telah merenggut banyak nyawa tak bersalah serta menghambat pembangunan.

"Kami sebagai tokoh masyarakat di Papua, mendukung tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak keamanan kepada mereka-mereka yang melakukan perbuatan-perbuatan yang bukan manusiawi, perbuatan-perbuatan yang meresahkan masyarakat, yang selalu menganiaya masyarakat sipil," ungkap Martinus dikutip dari Tribun-Papua.com, Rabu (23/4/2025).

Ia menambahkan bahwa kehadiran aparat di Papua bukan untuk menekan rakyat, melainkan menjamin keamanan agar masyarakat bisa hidup dalam ketenangan dan ikut menikmati hasil pembangunan yang dijalankan pemerintah pusat.

Dukungan juga datang dari kalangan legislatif. Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Dewi Asmara, mengecam keras tindakan biadab yang dilakukan oleh kelompok bersenjata di Yahukimo.

Aksi tersebut menyebabkan sedikitnya 12 warga sipil tewas dan beberapa lainnya luka-luka serta hilang.

"Ini adalah bentuk kekerasan yang sangat memprihatinkan. Negara harus hadir dengan langkah yang tegas namun terukur untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Papua," tegas Dewi.

Ia mendorong penguatan peran intelijen TNI dan Polri untuk melakukan deteksi dini terhadap potensi ancaman, terutama di wilayah rawan konflik.

Senada dengan itu, Kementerian Pertahanan melalui Kepala Biro Informasi Pertahanan (Infohan), Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, menyebut tindakan OPM sebagai aksi tidak berperikemanusiaan yang menyasar warga sipil tak bersenjata.

Ia membantah narasi OPM yang menyebut para korban sebagai agen intelijen, dan menyebut hal itu sebagai propaganda untuk menyesatkan publik.

"Apa yang dilakukan OPM di Yahukimo sangat tidak berperikemanusiaan. Mereka menyebar hoaks untuk membenarkan kekejaman. Ini harus diklarifikasi dan ditindak tegas," ujarnya.

Pemerintah berkomitmen melanjutkan pembangunan di Papua secara adil dan menyeluruh.

Namun, proses tersebut membutuhkan stabilitas keamanan yang hanya bisa dicapai melalui sinergi aparat keamanan dan dukungan masyarakat.

Dengan ketegasan negara dan kesadaran kolektif semua pihak, Papua diharapkan menjadi wilayah damai dan sejahtera di dalam bingkai NKRI. (*)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS