Wamenpar RI Tak Persoalkan Pembangunan Villa di Atas Laut Labuan Bajo

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Berto Kalu

POS-KUPANG.COM, LABUAN BAJO - Wakil Menteri Pariwisata (Wamenpar) Nih Luh Puspa tak mempersoalkan pembangunan hotel/villa di atas laut Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, sepanjang hal tersebut berdampak positif terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.

"Saya rasa apapun aktivitas pariwisata yang ada baik live on board seperti hotel dan kafe di atas laut sepanjang itu memberikan manfaat untuk masyarakat sekitar, dan berdampak ekonomi yang baik untuk masyarakat itu adalah hal yang baik saja," ujarnya kepada wartawan di Labuan Bajo, Sabtu (12/4/2025).

Puspa mengungkapkan, prinsip pariwisata berkualitas dan berkelanjutan adalah bagaimana memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat lokal, tanpa merusak alam dan lingkungan.

"Apapun aktivitas pariwisata harus memberikan dampak positif kepada alam, lingkungan, dan masyarakat. Kalau pada alam tentu bicara bagaimana aktivitas itu tidak merusak alam. Harus ada edukasi yang diberikan baik untuk si pengelola (villa) maupun untuk wisatawan," kata Puspa.

Puspa mengatakan Pemerintah Indonesia juga terus memastikan bahwa sektor ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga berkontribusi pada pelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.

Baca juga: Wisata di NTT, Investor Bangun Villa di Atas Laut Labuan Bajo, BPTNKPS Surati Gubernur NTT

Ia pun mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan pengawasan pembangunan pariwisata, untuk memastikan bahwa pembangunan pariwisata sesuai dengan rencana, kebijakan, dan tujuan yang telah ditetapkan. 

"Yang paling penting adalah pengawasan, karena destinasi itu adalah milik pemerintah daerah, tentu kami mendorong agar pemerintah Daerah bisa terus melakukan pengawasan yang signifikan supaya tidak terjadi penggerusan tadi," ungkapnya.

Diketahui sejumlah hotel di Labuan Bajo membangun fasilitas mulai dermaga serta villa dengan mencaplok wilayah pantai hingga laut.

 Akibatnya, warga Labuan Bajo susah masuk ke pantai yang notabene sebagai tempat publik.

Badan Peduli Taman Nasional Komodo dan Perairan Sekitarnya (BPTNKPS) lembaga yang merepresentasikan para pihak yang peduli atas keberlanjutan pembangunan lingkungan, masyarakat dan kawasan konservasi menilai pembangunan villa di atas laut berpotensi besar menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat setempat.

BPTNKPS telah menyurati Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, menyampaikan keberatan atas pembangunan hotel/villa di atas laut perairan Labuan Bajo.

Ketua BPTNKPS, Pater Marsel Agot mengatakan pembangunan infrastruktur pariwisata di Labuan Bajo telah menimbulkan polemik terkait pelanggaran aturan sempadan pantai, dan pengkaplingan tanah negara.

"Kasus-kasus yang mencuat seperti pembangunan vila di atas laut yang menghalangi akses publik ke pantai dan reklamasi laut yang diduga bermasalah dalam perizinan, mencerminkan kurangnya kepatuhan terhadap regulasi tata ruang wilayah pesisir," jelas Marsel.

"Pelanggaran-pelanggaran ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, yang diubah dengan UU No. 1 Tahun 2014, serta peraturan pemerintah dan daerah terkait zonasi wilayah pesisir," lanjutnya.

Selain itu, lanjut Marsel, pembangunan villa di atas laut berpotensi mencari perairan Labuan Bajo. Limbah yang dihasilkan dapat merusak ekosistem dan mengancam keberlangsungan hidup biota laut. (*)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS