25 Soal PTS PPKn SMA Kelas 12 dan Kunci Jawaban, UTS/STS Semester 2 Tahun 2025

8. Undang-Undang yang mengatur kewarganegaraan Indonesia yang sekarang berlaku adalah

A. UU No. 8 Tahun 2005
B. UU No. 9 Tahun 2006
C. UU No. 10 Tahun 2005
D. UU No. 10 Tahun 2006
E. UU No. 12 Tahun 2006

Jawaban: E

9. Aspek persamaan kedudukan warga Negara yang diwujudkan dalam aspek hukum yaitu

A. Memiliki hak untuk mendapatkan cuti

B. Kebebasan untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya
C. Memiliki hak untuk memajukan kebudayaan daerah
D. Memiliki hak yang sama untuk didampingi pembela dan pemeriksaan dipengadilan
E. Memiliki hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi

Jawaban: D

10. Hambatan yang merintangi tegaknya pelaksanaan pasal 27 ayat (1) UUD 1945 adalah

A. mengganggap diri sebagai manusia biasa yang tidak memiliki kepentingan
B. minimnya pengetahuan tentang hukum
C. adanya sikap acuh dan tidak menghargai orang lain
D. kurang adanya kesadaran politik generasi muda dan masyarakat
E. masih rendahnya tingkat pendidikan yang diterima

Jawaban: B

11. Sikap dan perilaku rela berkorban dijiwai oleh kecintaanya terhadap negara dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara adalah maksud dari

A. Pertahanan negara
B. Kewaspadaan nasional
C. Keamanan negara
D. Bela negara
E. Cinta tanah air

Jawaban: D

12. Salah satu cara dasar yang dapat kita terapkan untuk menghindari pelanggaran terhadap hak orang lain dalam kehidupan sehari hari yaitu

A. Cara menghindari pelanggaran terhadap hak orang lain adalah dengan menghargai pendapat orang lain dan tidak mengungkapkan pendapat individu
B. Tidak banyak melakukan interaksi sosial dengan teman dan masyarakat luas
C. Bersikap selalui siap melindungi hak individu dan menghalalkan segala cara supaya haknya bisa terpenuhi. meskipun caranya tersebut dapat melanggar hak orang lain.
D. Dengan cara menghormati hak orang lain, tidak egois atau individualisme maka orang lain pun juga kemungkinan akan melakukan hal yang sama terhadap kita
E. Rasa takut akan hukuman berat ketika ditetapkan sebagai pelaku pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara