Banjir di Desa Oanmane, BPBD Malaka Belum Pernah Tinjau Kerugian Warga

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Kristoforus Bota

POS-KUPANG.COM, BETUN - Bencana banjir yang terjadi di Desa Oanmane, Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Malaka belum pernah ada upaya dari BPBD untuk meninjau dampak kerugian warga.

Hal itu disampaikan Kepala Desa Oanmane, Norbertus Nahak, saat dikonfirmasi POS-KUPANG.COM pada Rabu (2/3/2025).

"BPBD untuk tahun ini usai banjir itu belum ada yang turun. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) juga sama. Mungkin ada beberapa yang turun tapi tidak terkonfirmasi sehingga saya tidak tau. Kalau yang biasa konfirmasi sebelumnya pasti saya tau," ucap Norbertus.

Terkait kerugian yang dialami masyarakat, dikatakan Nobertus untuk tahun ini sama sekali belum ada.

"Terkait kerugian masyarakat yang di alami tahun ini belum ada sama sekali bantuan dari Pemerintah Daerah. Mungkin karena masa transisi pemerintahan,” katanya.

Nobertus mengatakan, Pemerintah Desa sudah melakukan pendataan. Warga yang mengalami kerugian sudah didata dan melakukan usulan berulang-ulang ke BPBD. 

Tetapi, katanta, sampai saat ini belum ada bantuan bagi warga yang terdampak. 

“Tiga tahun sebelumnya, biasa ada bantuan dari Pemda usai banjir, seperti beras, telur, mie dan air bersih. Tapi kalau tindakan nyata seperti rehabilitasi rumah yang rusak itu belum pernah dilakukan," kata Norbertus.

Kepada DPRD Kabupaten Malaka, Norbertus berharap agar selain pembangunan tanggul, jalan raya dan rumah warga yang tertimbun material bisa diatensi ke Pemda untuk dapat diperhatikan.

"Untuk DPRD dong kalau bisa ada atensi terkait pembangunan tanggul, jalan yang ditutup oleh material banjir serta rumah rumah warga yang tertimbun material, ada yang sampai stengah meter itu bisa dijadikan atensi untuk terus disuarakan agar bisa diperhatikan pemerintah daerah," harap Norbertus.

Selain itu, Norbertus juga berharap agar program Bupati Malaka, Stefanus Bria Seran, untuk melanjutkan pembangunan tanggul bisa segera direalisasi.

"Saya sangat mengharapkan semoga bupati baru ini, terkait programnya untuk melanjutkan pembangunan tanggul ini bisa segera dilakukan secepatnya. Kita harapkan untuk pembangunan tanggul ini kalau bisa secepatnya di kerjakan," harap Norbertus.

Dikatakan Norbertus, Pemerintah Daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sudah melakukan pendataan dan pengukuran di lokasi.