Efisiensi Anggaran Pemerintah, Hotel Sahid T-More Kupang Hadapi Tantangan Berat

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM/Yuan Lulan 

POS-KUPANG.COM, KUPANG – Kebijakan efisiensi anggaran pemerintah yang dicanangkan sejak awal 2025 terus menimbulkan efek domino pada berbagai sektor, salah satunya industri perhotelan. 

Hotel Sahid T-More Kupang menjadi salah satu yang merasakan dampak signifikan dari pemangkasan anggaran tersebut.

General Manager Hotel Sahid T-More Kupang, Tuning Mamiek, mengungkapkan sejumlah tantangan operasional yang kini dihadapi pihaknya.

 “Dampak pemangkasan anggaran pemerintah terhadap bisnis perhotelan sangat terasa. Secara operasional, hotel terkena imbas dari efisiensi ini dan pendapatan kami menurun drastis. Dengan berkurangnya pendapatan, penggunaan sumber daya manusia di hotel juga terpaksa dipangkas,” ujar Tuning Mamiek kepada reporter Pos-kupang pada Jumat (21/3). 

 Menurutnya, pengurangan tenaga kerja menjadi langkah tak terhindarkan. “Kami melakukan pengurangan jumlah staf. Sekarang hanya tersisa karyawan kontrak, itu pun kami kurangi hari kerjanya. Karyawan daily worker atau pekerja harian sudah kami hentikan, yang tersisa hanya karyawan kontrak dengan jumlah terbatas dan jam kerja yang dikurangi,” tambahnya. 

Baca juga: Bermalam dengan Berkah di Sahid T-More Hotel Kupang 

Efek dari kebijakan ini juga terlihat pada pembatalan berbagai acara yang sebelumnya direncanakan di hotel. “Banyak pembatalan acara yang akan diselenggarakan di hotel kami. Bahkan kegiatan dari tahun lalu yang sudah masuk dalam kalender event dinas juga dibatalkan,” ungkap Tuning. 

Meski menghadapi situasi sulit, pihak hotel berupaya menjaga standar pelayanan. “Kami menyikapinya sebijak mungkin karena hotel memiliki standar pelayanan sesuai level bintangnya. Walaupun jumlah karyawan berkurang, kami tetap berusaha memberikan pelayanan terbaik meski ada keterbatasan. Staf kami harus multitasking dan merangkap beberapa pekerjaan. Kami juga melakukan penghematan operasional dengan menutup beberapa area hotel,” jelasnya.

Namun, Tuning Mamiek mengakui bahwa situasi ini tidak bisa bertahan lama. “Kami berharap hal ini tidak berlangsung lama. Kalau pemangkasan anggaran terus terjadi, kami akan sulit bertahan. Kami hanya bertahan dengan apa yang ada. Ini seperti pandemi kedua bagi kami,” katanya. 

Lebih lanjut, ia menyoroti bahwa dampak efisiensi anggaran tidak hanya dirasakan oleh hotel, tetapi juga vendor yang bergantung pada industri ini.

 “Kami tidak bisa menutup biaya operasional hotel meski sudah switch-market atau berganti pasar. Efisiensi anggaran ini tidak hanya berdampak pada perhotelan, tetapi juga vendor hotel seperti penyedia kebutuhan supply, karena banyak pihak swasta juga terkena imbas,” terangnya. 

Tuning juga menyampaikan kekecewaannya terhadap minimnya solusi konkret dari pemerintah. 

"Kami sudah diwakili oleh PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia), tapi tidak ada solusi yang berarti yang kami dapatkan,” keluhnya. Ia menegaskan bahwa industri perhotelan, sebagai bagian dari pariwisata, kini berada di ujung tanduk. 

“Pariwisata bisa dibilang mati. Kami tidak bisa hanya mengandalkan tamu asing. Market terbesar kami adalah wisatawan lokal. Bahkan daerah tujuan utama wisatawan asing seperti Bali, Jogja, dan Labuan Bajo juga terdampak pemangkasan anggaran ini,” paparnya. 

Dampak terbesar dari kondisi ini, menurut Tuning, adalah pengorbanan hajat hidup orang banyak. “Dengan ketidakmampuan hotel untuk beroperasi normal, hajat hidup banyak orang harus dikorbankan, khususnya karyawan dan vendor hotel. Banyak pihak yang dirugikan,” tegasnya. 

Ia menyoroti bahwa kebijakan ini berpotensi meningkatkan angka pengangguran. “Highlight-nya adalah hajat hidup orang banyak yang dikorbankan, mengakibatkan lebih banyak pengangguran dari sektor perhotelan. Ini bukan hanya masalah bisnis, tetapi juga masalah sosial yang besar,” tutup Tuning Mamiek. 

Kondisi ini menjadi alarm bagi pemerintah untuk segera mencari solusi agar industri perhotelan, yang menjadi salah satu tulang punggung pariwisata nasional, tidak semakin terpuruk. Tanpa intervensi yang cepat dan tepat, gelombang PHK dan penutupan usaha di sektor ini tampaknya sulit dihindari. (uan)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS