Pemutakhiran Data Penerima Bisa Lewat Aplikasi Cek Bansos

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Pemutakhiran data tunggal sosial ekonomi dapat melibatkan partisipasi masyarakat melalui aplikasi Cek Bansos.

Hal itu ditegaskan Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf  di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM), Jakarta, Senin (13/1/2025). 

Usulan atau sanggahan terkait data calon penerima dapat dikonfirmasi melalui aplikasi tersebut. 

"Lewat aplikasi Cek Bansos. Di situ ada usul, ada sanggah. Jadi siapa pun boleh usul dan boleh menyanggah jika menemukan hal-hal yang tidak sesuai di lapangan," kata pria yang akrab disapa Gus Ipul, sebagaimana dikutip dari Antara.

Menurut dia, pemutakhiran data seperti itu bernilai penting untuk dilakukan dalam rangka menyesuaikan segala dinamika terkait data penduduk.

"Data yang disampaikan nanti ada dinamika. Setiap hari ada yang wafat, ada yang pindah rumah, ada yang pindah tempat gitu. Nah ini semua akan di-update," ujar dia.

Selain mekanisme partisipasi lewat Cek Bansos, kata Gus Ipul, dengan jalur formal lewat melalui pemerintah desa, kelurahan, hingga Dinas Sosial setempat.

Sebelumnya, Menko PM Muhaimin Iskandar telah menyampaikan bahwa data tunggal sosial ekonomi nasional akan segera selesai dalam dua minggu hingga satu bulan ke depan.

"Data tunggal sosial ekonomi nasional ini akan segera selesai, setidaknya paling tidak dua minggu dan satu bulan ke depan," kata dia.

Setelah tuntas, menurut Muhaimin, data tersebut akan menjadi rujukan bagi semua kementerian dan lembaga dalam mengambil keputusan sekaligus menyalurkan berbagai program-program pembangunan.

Penuntasan penunggalan data itu, kata Muhaimin, sejalan dengan perintah Presiden Prabowo Subianto dan akan segera dimuat dalam instruksi presiden.

Insya Allah, segera turun instruksi presiden terbaru, menyangkut data tunggal sosial ekonomi nasional," ujar dia.

Hadir dalam rapat mengenai data tunggal sosial ekonomi, Menko Pemberdayaan Masyarakat (PM) Muhaimin Iskandar, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy, dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti. (*)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS