DPRD NTT Kecewa Pemkab Sabu Raijua Lamban Tangani Kasus DBD

POS-KUPANG.COM, KUPANG -- "Sebagai Anggota DPRD dari daerah pemilihan NTT 2 dan juga sebagai Wakil Ketua Komisi V DPRD NTT, kami kecewa dengan lambannya Pemkab Sabu Raijua menangani kasus Demam Berdarah Dengue (DBD)," ujar Winston Rondo, Sabtu (11/1/2025).

Menurut Winston, DPRD NTT kecewa karena lambannya pemerintah Sabu Raijua dalam menangani kasus DBD. Padahal, lanjutnya, kasus DBD di Sabu Raijua sudah menelan korban jiwa.

"Sesuai data yang kami terima, selama tahun 2024, di Sabu Raijua terdapat 168 kasus DBD dan ada 10 kasus kematian. Saat ini memang kasusnya landai, tapi terus berkembang," katanya.

Dijelaskan, kondisi pasien yang buruk, tentu tidak  ditangani di Sabu Raijua, melainkan dibawa ke Kupang. Alasannya, bahwa di Sabu Raijua tidak ada dokter spesialis anak.

"Terus terang kami prihatin dengan dengan kondisi DBD di Sabu Raijua. Kami juga desa bupati agar segera tetapkan kasus DBD ini sebagai KLB," ujarnya.

Dikatakan, apabila pemerintah Sabu Raijua sudah menetapkan sebagai KLB, maka penanganannya bisa menggunakan dana Belanja Tidak Terduga atau BTT.

"Jika kekurangan, maka bisa dibantu oleh pemerintah Provinsi maupun pusat. Asalkan statusnya KLB dan ini masalah serius karena menyangkut nyawa," kata Winston. 

"Ini masalah serius, karena sudah ada korban dan sudah banyak mati, mau berapa banyak mati baru Pemda ambil langkah. Segera tetapkan KLB," tegas Winston.

Dia mengaku, ada beberapa pasien yang dibawa ke Kupang dan karena kondisi yang ada, maka secara pribadi ia membantu dalam hal transportasi maupun mengikuti perkembangan penanganan di rumah sakit.

"Dinkes Sabu Raijua lemah dalam penanganan. Selama ini kami intensif komunikasi dengan Dinkes NTT, dan mereka sudah kirim beberapa kebutuhan fogging, abate dan lainnya, termasuk konsultasi online dengan dokter di sana," ujarnya.

Dia mengharapkan bupati Sabu Raijua segera menetapkan KLB DBD di Sabu Raijua.  

Baca juga: Kadis Kesehatan Beberkan Data Valid Jumlah Kematian Akibat DBD di Sabu Raijua

"Bupati sebagai panglima segera ambil komando, segera  tetapkan KLB sehingga semua pihak bisa terlibat tangani. Jangan alasan masa transisi dan lain-lain. Kalau lelang proyek sudah dilakukan, tapi kalau urusan menyelamatkan nyawa lamban. Pemerintah DPRD dan juga segera ambil sikap," katanya.

Winston juga mengakui, kasus DBD di Sabu Raijua itu merupakan kewenangan dari pemerintah di Sabu Raijua. "Kami di provinsi ini hanya bersifat koordinasi dan suportif saja," tutupnya. (*)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS