Pertama dalam Sejarah, Kabupaten Rote Ndao Resmi Terapkan KKI Bank NTT

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Mario Giovani Teti

POS-KUPANG.COM, BA'A - Untuk pertama kalinya, Pemerintah Kabupaten Rote Ndao sebagai kabupaten kedua di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang menggunakan produk Kartu Kredit Indonesia (KKI) Bank NTT.

Diketahui, sebelumnya PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) NTT telah mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia untuk menerbitkan Kartu Kredit Indonesia (KKI) berbasis logo Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) pada 10 Oktober 2024.

Persetujuan ini setelah melalui serangkaian proses evaluasi yang ketat mulai dari pengajuan permohonan pada 18 Januari 2024, dan melibatkan pemeriksaan lapangan (On Site Visit) yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan BI.

Setelah finalisasi perbaikan pada 30 September 2024, Bank NTT berhasil memperoleh persetujuan untuk produk KKI Fisik Segmen Pemerintah.

Baca juga: Usai Ditetapkan Jadi Wakil Gubernur NTT, Johni Asadoma: Kita Sama-sama Atasi Masalah 

Adapun implementasi KKI di Rote Ndao, ditandai dengan transaksi pembelian ATK secara simbolis di Toko Ebenhaezer Rote oleh Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Rote Ndao, Daniel W. Nalle. Jumat, 10 Januari 2025.

Hadir dalam kesempatan itu, Kepala Bank NTT Kantor Cabang (KC) Rote Ndao, Ade Roni Oematan didampingi sejumlah pegawai.

Saat diwawancarai, Kepala Bank NTT KC Rote Ndao, Ade Roni Oematan mengatakan, KKI Bank NTT adalah kartu kredit yang berbasis GPN yang diluncurkan oleh Bank NTT.

KKI Bank NTT memiliki beberapa tujuan, yaitu meminimalisir penggunaan uang tunai, mengurangi risiko fraud, meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, mempercepat proses pelaksanaan pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN). 

Adapun, tambah dia, KKI Fisik Segmen Pemerintah dapat digunakan untuk transaksi di kanal EDC (Electronic Data Capture). 

Transaksi yang dapat dilakukan dengan KKI Fisik Segmen Pemerintah, antara lain belanja barang, jasa dan perjalanan dinas. 

"Pemkab Rote Ndao sebagai Kabupaten kedua yang menerapkan KKI yang di mana Bulan Februari 2024 sudah dilakukan soft launching dan setelah itu Bank NTT menyiapkan izin, yakni izin dari OJK dan BI," ucap Ade Roni Oematan.

Dijelaskannya, Bank NTT baru memperoleh izin pada 10 Oktober 2024. Kewajiban Bank NTT mengimplementasikan KKI di 120 unit kerja. Jadi dalam proses izin itu ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi untuk memperoleh izin.

"Hari ini kita mulai implementasi KKI dengan Pemkab Rote Ndao sebagai Pemerintahan Daerah kedua setelah Belu yang mengimplementasikan KKI. Harapan Bank NTT ke depan, kami mendukung Pemerintah baik Provinsi maupun Kota/Kabupaten di NTT untuk digitalisasi transaksi pengelolaan keuangan daerah," ucap Ade Roni Oematan.

Ia lanjut menerangkan, KKI merupakan metode transaksi yang mengakomodir 40 persen anggaran yang ada di OPD. Ke depan, setiap program digitalisasi pemerintah itu tetap Bank NTT dukung selaku pengelola keuangan daerah.