Asa Pemerintah Menuju Penyaluran Bansos yang Efektif

"Selama ini sangat sektoral, dan kemarin kami sudah dipanggil untuk segera menindaklanjuti konsep data tunggal terpadu. Kami berharap sebelum Presiden berangkat ke luar negeri tanggal 8 atau 9 November itu, konsep data tunggal terpadu sudah clear (jelas)," ujar Mensos yang akrab dipanggil Gus Ipul tersebut.

Oleh karena itu pada hari yang sama, Kemensos langsung menginisiasi pertemuan terbatas dengan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sebagai ikhtiar awal penyusunan Satu Data Tunggal.

Dari pertemuan hari itu, ketiganya bersepakat untuk lebih dulu melebur Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Kemensos yang memiliki keunggulan dalam pemutakhiran data dalam waktu 24 jam dengan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) milik Bappenas yang telah menyurvei lebih dari 250 juta jiwa secara mendalam pada tahun 2022.

Dengan adanya inisiasi pertemuan terbatas tersebut, Mensos berharap penyusunan Satu Data Tunggal dapat selesai dalam 100 hari kerja sejak pertemuan hari itu sehingga dapat digunakan untuk penyusunan kebijakan sekaligus penyaluran bansos yang lebih efektif pada tahun 2025.

Setali tiga uang dengan harapan Mensos, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko pada kesempatan berbeda pun berjanji Satu Data Tunggal akan tersedia sebelum pergantian tahun.

"Targetnya ya sebelum ayam berkokok pada tanggal 1 Januari 2025," tandas Budiman hari itu.

Ia menambahkan Satu Data Tunggal ini nantinya mengintegrasikan seluruh data masyarakat, baik miskin ekstrem, miskin, hingga rentan miskin sehingga tidak lagi terjadi tumpang tindih data bansos kepada masyarakat.

Menanti Satu Data Tunggal

Demi mengebut penyusunan Satu Data Tunggal, Presiden Prabowo Subianto pada 26 November kembali mengadakan pertemuan tertutup dengan menteri dan kepala lembaga terkait sepulang dari agenda lawatannya ke luar negeri,

Pembahasan hari itu pun menghasilkan satu kesimpulan yang mulai mengerucut, yaitu terpilihnya BPS untuk merekonsiliasi dan mengonsolidasi data dari berbagai lembaga, kementerian dan pemerintah daerah.

Sejak penugasan itu, BPS lantas mengebut proses integrasi dan pemadanan Satu Data Tunggal demi mengejar tuntasnya sebelum tahun berganti.

BPS pun melakukan safari dari kementerian ke lembaga hingga perusahaan untuk mendapatkan data terkait kesejahteraan sosial dan ekonomi.

Pada Selasa (24/12), Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menyambangi Mensos untuk menyampaikan perkembangan penyusunan Satu Data Tunggal.

BPS sejauh ini sudah melakukan empat tahapan guna memproses dan menyusun Satu Data Tunggal.

Pertama, BPS sudah melakukan penunggalan individu. Kedua, pihaknya pun melakukan penunggalan terhadap data keluarga.