Presiden Serahkan DIPA dan Transfer Daerah 2025, Pendidikan dan Kesehatan Alokasi Terbesar

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara penyerahan secara digital daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah atau TKD Tahun Anggaran 2025 yang sekaligus merupakan simbol dimulainya pelaksanaan tahun anggaran APBN 2025. APBN 2025 ditegaskan dirancang untuk menjaga stabilitas, inklusivitas, keberlanjutan, tetapi dengan kehati-hatian.

Presiden Prabowo menekankan komitmen pemerintah untuk melaksanakan pembangunan nasional dalam rangka melanjutkan upaya transformasi menuju Indonesia maju, Indonesia makmur, dan Indonesia Emas tahun 2045. ”Kita punya cita-cita yang tinggi, tapi kita harus terus melakukan pengendalian ekonomi secara pruden, hati-hati, dan terencana dengan baik,” kata Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Belanja negara juga didorong untuk dilakukan dengan meningkatkan efisiensi, penghematan di semua bidang, mengurangi pemborosan.

”Kita harus sekali lagi saya tekankan, hemat. Kita harus mengurangi kebocoran dari anggaran. Saya bertekad untuk memerangi kebocoran di semua tingkat,” ujar Presiden.

Pemerintah juga terus bertekad menjamin ketahanan pangan karena tidak ada negara yang aman kalau tidak bisa menjamin makan untuk seluruh rakyat. Oleh karena itu, masalah ketahanan pangan menjadi prioritas utama.

”Saya berterima kasih kepada semua unsur bahwa kita sampai hari ini berhasil mengendalikan inflasi dan kita juga berhasil di tahun yang penuh dengan tantangan iklim,” katanya.

Alokasi terbesar

Pendidikan dan kesehatan juga ditegaskan sebagai prioritas utama pemerintahan Presiden Prabowo. Alokasi terbesar dalam APBN 2025 yaitu pendidikan.

”Kalau tidak salah, ini adalah alokasi terbesar dalam sejarah kita. Banyak negara alokasi pertamanya alokasi terbesar dalam APBN adalah pertahanan, demikian Amerika Serikat, demikian India. Alokasi terbesar pertahanan Indonesia alokasi terbesar adalah pendidikan,” tuturnya.

Dalam anggaran pendidikan 2025 yang termuat di Lampiran VI Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan Presiden Prabowo pada 30 November 2024, kenaikan anggaran pendidikan mencapai sebesar 8,9 persen atau naik dari Rp 665,02 triliun pada 2024 menjadi Rp 724,26 triliun pada 2025.

Menurut Presiden, program pelindungan sosial serta bantuan sosial subsidi merupakan langkah-langkah ”antara” atau angkah-langkah menuju kebangkitan ekonomi melalui hilirisasi. Namun, pendidikan dan kesehatanlah yang diyakini akan membawa Indonesia keluar dari kemiskinan. Karena itu, subsidi dan pelindungan sosial akan diperbaiki agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan.

Presiden juga menegaskan bahwa ekonomi Indonesia kuat, tetapi bisa lebih kuat dan lebih produktif. ”Sangat bisa menghasilkan lebih banyak uang lebih banyak lagi sehingga kita bisa gunakan untuk menghilangkan kemiskinan. Meningkatkan tingkat kemajuan pembangunan kita. Inflasi yang kurang lebih 1,55 persen, saya kira sangat jarang dalam sejarah dunia,” kata Presiden.

Turut hadir mendampingi Presiden Prabowo dalam acara tersebut yaitu Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan.

Tampak pula sejumlah pimpinan lembaga negara, para menteri Kabinet Merah Putih, hingga para kepala daerah dari seluruh Indonesia.

Program prioritas