Banyak Kecurangan di Pilkada Jakarta, Munathsir Mustaman: KPU Tak Profesional

POS-KUPANG.COM – KPU DKI Jakarta dinilai tidak professional dalam menggelar pesta demokrasi di Jakarta 27 November 2024 lalu. Buktinya, ada banyak kecurangan selama proses Pilkada Jakarta 2024 berlangsung.

Kecurangan itu, kini disoroti juga oleh Lembaga Advokasi Hukum DPP Partai Gerindra. Dan, Sekretaris Umum Lembaga Advokasi Hukum DPP Partai Gerindra Munathsir Mustaman, angkat bicara soal itu.

Dikatakannya, ada banyak dugaan kecurangan yang terjadi selama Pilkada Jakarta. Dugaan kecurangan itu akan digugat di Mahkamah Konstitusi.

“Seluruh kejadian yang kami ungkapkan membuktikan bahwa pelaksanaan pilkada di Jakarta jauh dari standar kualitas yang sangat kita harapkan. Ini beda dengan pilkada di daerah lain di Indonesia,” ujar Munathsir dalam jumpa pers di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu 7 Desember 2023.

“Kami secara tegas menyatakan bahwa dalam pelaksanaan pemilukada di tingkat DKI Jakarta ini pelaksana pemilu, baik KPU maupun Bawaslu itu tidak profesional,” sambung dia.

Atas pelbagai dugaan kecurangan itulah, sehingga Munathsir mengatakan, bahwa pihaknya akan menggugat hal tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK). Jadi, ketidakprofesionalan KPU dan Bawaslu berdampak pada hasil rekapitulasi Pilkada Jakarta. 

Saat ini, lanjut Munathsir, timnya sedang intens berkoordinasi dengan tim pemenangan Ridwan Kamil-Suswono (Rido) terkait hal tersebut.

“Kami saat ini bersama rekan-rekan berkoordinasi dengan tim pasangan Rido dengan relawan yang lain, rencananya akan melakukan permohonan perselisihan hasil pemilu KPU ke MK,” ungkap Munathsir. 

Sementara itu, anggota Lembaga Advokasi Hukum DPP Partai Gerindra Herdiansyah mengatakan, gugatan ke MK juga akan berisi dugaan kecurangan terkait tak tersalurkannya seluruh formulir C6.

Baca juga: Keterlibatan Jokowi dan Prabowo Tak Bawa Pengaruh Signifikan di Pilkada Jakarta 2024

Baca juga: Hari Ini KPU Tetapkan Hasil Pilkada Jakarta 2024, Wahyu Dinita: Rekapitulasi Sudah Selesai

“Dalam proses Pilkada ini banyak permasalahan hukum, permasalahan hak-hak demokrasi masyarakat yang tidak terselesaikan, yang tidak bisa tersalurkan. Itu yang kita coba akomodasi,” ucap Herdiansyah.

“Persoalannya jalurnya ke mana, kalau ditanya salah satu jalannya ya ke Mahkamah Konstitusi. Mungkin data-data yang kami punya nanti akan kami ungkap kalau jalur hukum yang kami pilih ke Mahkamah Konstitusi,” kata dia. (*)

Ikuti Pos-Kupang.Com di GOOGLE NEWS