Mesir Dorong Gencatan Senjata Israel-Hamas

POS-KUPANG.COM, KAIRO - Mesir mengambil alih posisi sebagai mediator perundingan gencatan senjata kelompok Hamas dan Israel. Sebelumnya posisi itu diampu oleh Qatar

Didorong oleh Amerika Serikat, Turki, dan juga Qatar, sejumlah pemimpin kelompok Hamas, Minggu (1/12/2024), mengadakan pembicaraan dengan pejabat keamanan Mesir untuk membahas gencatan senjata.

Di Israel, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu akan mengadakan pembicaraan yang sama dengan sejumlah pihak. Kabar tentang dimulainya kembali pembicaraan mengenai gencatan senjata kelompok Hamas dan pejabat keamanan Mesir disampaikan oleh dua sumber Hamas. Sementara kabar dari Israel disampaikan dua pejabat Israel.

Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar juga mengatakan ada sejumlah indikator yang memperlihatkan kemajuan pembicaraan, termasuk soal kesepakatan pembebasan sandera. Akan tetapi, Israel bergeming dengan persyaratan untuk mengakhiri perang.

”Kita akan tahu dalam beberapa hari mendatang. Dari sudut pandang kami, Pemerintah Israel ada keinginan untuk maju ke arah ini,” katanya.

Potensi perundingan gencatan senjata kembali terbuka setelah Pemerintah AS, Rabu pekan lalu, mengumumkan rencana mereka menghidupkan perundingan Israel-Hamas. Qatar, yang semula berada di depan, kini mendorong dari belakang bersama Turki dan AS.

Qatar mundur dari posisinya sebagai mediator karena melihat tidak ada kemajuan yang berarti dalam proses perundingan Hamas dan Israel. Qatar menilai, kedua belah pihak tidak memiliki niat kuat untuk berunding.

Baca juga: Jumlah Korban Tewas di Gaza 44.200 Ketika Serangan Israel Menewaskan 35 Warga Palestina Lainnya

Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih Jake Sullivan mengatakan, peluang gencatan senjata dan kesepakatan penyanderaan di wilayah Palestina kini lebih mungkin terjadi karena Hamas telah terisolasi. ”Hamas terisolasi. Hizbullah tidak lagi berperang dengan mereka, dan para pendukung mereka di Iran dan tempat lain disibukkan dengan konflik lain,” katanya.

Jake Sullivan mengatakan bahwa kali ini tim perunding berpeluang memiliki kesempatan untuk membuat kemajuan dalam pembicaraan. ”Akan tetapi, saya tidak akan memprediksi dengan tepat kapan itu akan terjadi. Kita sudah begitu dekat berkali-kali dan tidak mencapai garis finis,” katanya.

Laporan terbaru media AS, The New York Times, Senin (2/12/2024), menyebut bahwa militer Israel tengah berupaya memperluas kehadirannya di wilayah Gaza. Selain merobohkan ratusan bangunan di Koridor Netzarim sepanjang 4 kilometer di Gaza, mereka juga membentengi wilayah tersebut yang saat ini digunakan sebagai pangkalan pasukan Israel.

Menurut laporan The New York Times, selama tiga bulan terakhir, tentara Israel merobohkan lebih dari 600 bangunan di sekitar jalan tersebut dalam upaya nyata untuk menciptakan zona penyangga. Mereka juga telah memperluas jaringan pos terdepan yang dilengkapi dengan menara komunikasi dan benteng pertahanan.

Peningkatan tersebut menunjukkan adanya pergeseran sikap Israel, yang menurut laporan The New York Times, adalah untuk menegaskan kembali kendali di beberapa bagian Gaza. Militer mengatakan bahwa perluasan tersebut dilakukan untuk alasan operasionalisasi.

Perluasan tersebut juga telah menimbulkan spekulasi tentang rencana Israel untuk masa depan Gaza. Para pemimpin Israel telah berjanji untuk mempertahankan kendali keamanan di Gaza bahkan setelah perang, tanpa mengatakan dengan jelas apa yang mungkin diperlukan. Analis militer Israel mengatakan, peningkatan infrastruktur di sepanjang koridor Netzarim mungkin dapat memenuhi tujuan tersebut.

Juru bicara militer Israel Letnan Kolonel Nadav Shoshani, dalam sebuah wawancara, mengatakan bahwa perluasan itu adalah untuk memudahkan pasukan Israel mempertahankan kendali atas wilayah tersebut.

Pembersihan etnis di Gaza

Moshe Yaalon, mantan menteri pertahanan pada pemerintahan Netanyahu periode 2013 hingga 206, menuding pemerintah dan militer Israel telah melakukan kejahatan perang dan pembersihan etnis Palestina di Jalur Gaza. Tak sekadar pembersihan etnis, Yaalon menyebut bahwa kelompok garis keras di pemerintahan Netanyahu ingin menguasai tanah Palestina dan membangun permukiman warga Yahudi di atasnya.

”Mereka mengarahkan kita untuk menduduki, mencaplok, dan pembersihan etnis. Lihat saja di Gaza utara,” katanya, dikutip dari laman NY Times. Dia menambahkan, pemerintah Israel tengah mengupayakan dan memperluas pembangunan permukiman warga Yahudi di Gaza, sebuah gagasan yang didukung oleh politisi sayap kanan pemerintahan Netanyahu.

”Mereka pada dasarnya membersihkan wilayah dari orang Arab,” katanya, merujuk pada kota-kota di Gaza utara, wilayah yang menjadi sasaran serangan Israel.

Dalam wawancara lain dengan stasiun radio Reshet Bet, dia mengatakan, tindakan Israel tersebut merupakan kejahatan perang. ”Pada akhirnya, mereka melakukan kejahatan perang,” katanya.

Ini merupakan pernyataan terkeras yang pernah dilontarkan seorang mantan pejabat pemerintah terhadap pemerintahan sayap kanan garis keras Netanyahu.

Yaalon, mantan kepala staf Angkatan Darat, mengatakan, pemerintahan Netanyahu dan militer berupaya untuk menyembunyikan fakta yang sesungguhnya dari jangkauan rakyat Israel. Akan tetapi, besarnya jumlah korban di kalangan warga sipil dan kerusakan masif yang ditimbulkan operasi militer Israel, hal itu tidak bisa disembunyikan lagi.

Pernyataan Yaalon tidak terlepas dari pernyataan yang dikeluarkan Menteri Perumahan Israel Yitzhak Goldkhopf saat mengunjungi perbatasan Gaza, Kamis pekan lalu. Dia menyatakan dukungannya untuk membangun kembali permukiman di wilayah tersebut, yang pernah dikuasai Israel 19 tahun lalu.

”Permukiman Yahudi di sini adalah jawaban atas serangan mengerikan (7 Oktober 2023) dan jawaban atas Pengadilan Kriminal Internasional di Den Haag,” kata Goldknopf, seperti dikutip media Israel.

Para pendukung Netanyahu menolak pernyataan Yaalon. Menteri Keamanan Nasional sayap kanan Itamar Ben Gvir mengatakan bahwa Israel sangat malu karena memiliki sosok seperti Yaalon sebagai panglima militer dan menteri pertahanan.

Hal serupa disampaikan Partai Likud. Partai ini mengecam pernyataan Yaalon sebagai omong kosong dan tindakannya itu merupakan hadiah bagi Pengadilan Kriminal Internasional dan musuh-musuh negara. (kompas.id/reuters)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS