Menko Polkam Sebut Kendala Pilkada 2024 Dapat Diantisipasi dengan Pemetaan Daerah Rawan

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Meskipun terkendala dan adanya ancaman banjir, pemungutan dan penghitungan suara Pilkada 2024 yang tinggal dua hari lagi pada Rabu (27/11/2024) dipastikan tetap dapat dilaksanakan.

Persiapan dan antisipasi terhadap berbagai ancaman terus dilaksanakan oleh penyelenggara pilkada. Masyarakat diminta tetap menjalankan hak pilih dan tidak golput. 

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) Budi Gunawan saat jumpa pers seusai rapat koordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum, beserta TNI dan Polri, pada Senin (25/11/2024), di Jakarta, mengatakan, pihaknya telah memetakan kesiapan akhir penyelenggaraan Pilkada 2024.

Pemetaan mencakup daerah rawan baik dari aspek keamanan maupun teknis penyelenggaraan, seperti distribusi logistik, kertas suara, surat suara, dan validasi daftar pemilih tetap (DPT).

”Dari hasil rapat koordinasi hari ini, ada beberapa wilayah yang terkendala dengan potensi ancaman di bencana, khususnya banjir. Ada beberapa wilayah di Sumatera Utara, juga di Jawa Timur, termasuk Kalimantan Tengah yang mengalami banjir bandang dan ini memerlukan pergeseran beberapa TPS (tempat pemungutan suara),” kata Budi. 

Terhadap hal itu, kata Budi, antisipasi telah dilakukan di lokasi rawan bencana di sekitar Gunung Lewotobi Laki-laki di Nusa Tenggara Timur, di Maluku, ataupun Sumatera Utara.

Demikian pula saat ini logistik Pilkada 2024 sudah sampai tingkat desa dan dijadwalkan Selasa akan didistribusikan ke TPS.

Untuk mengantisipasi kerawanan terkait keamanan, Polri telah menyiagakan sekitar 180.000 personel kepolisian, baik yang diturunkan langsung maupun pasukan cadangan. Sementara TNI telah menyiapkan sekitar 169.000 personel. Aparat keamanan dan militer tersebut diturunkan di beberapa titik yang dinilai rawan. 

Netralitas

Pada kesempatan itu, Budi menggarisbawahi bahwa kualitas Pilkada 2024 sangat ditentukan dari netralitas penyelenggara pemilu, aparat keamanan, aparatur sipil negara, serta pejabat daerah dari atas sampai tingkat desa.

Budi mengingatkan, Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan Putusan MK Nomor 136 Tahun 2024 yang memandatkan sanksi pidana bagi ASN, termasuk aparat TNI-Polri, yang tidak netral.

Kemenko Polkam selaku penanggung jawab desk pilkada serentak bersama Kemendagri, TNI dan Polri, lanjut Budi, akan memastikan stabilitas keamanan dan politik dengan menangani setiap potensi gangguan dan ancaman yang dapat mengganggu Pilkada 2024.

Terkait hal itu, Budi meminta kepada masyarakat agar menggunakan hak pilihnya dan mewujudkan Pilkada 2024 yang sejuk dan damai.

”Jangan golput karena hari Rabu, 27 November, sangat penting bagi kita semua dalam menentukan pilihan untuk memilih pemimpin di daerahnya masing-masing,” kata Budi.

Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengatakan, secara teknis, KPU melakukan koordinasi dengan Menko Polkam untuk memastikan pemungutan dan penghitungan suara Pilkada 2024 dapat berjalan dengan baik.