Pelayanan Belum Optimal, Ombudsman NTT Gelar Rakor Bersama Unsur Pelabuhan Tenau dan Bolok

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Eklesia Mei

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Ombudsman RI Perwakilan NTT menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama dengan unsur Pelabuhan Tenau dan Pelabuhan Bolok membahas terkait dengan masalah pelayanan di pelabuhan.

Rakor itu berlangsung di ruang rapat Kantor Perwakilan Ombudsman NTT, Kamis 14 November 2024.

Kepala Ombudsman NTT, Darius Beda Daton menjelaskan, rakor tersebut antara lain bertujuan meminta informasi, klarifikasi dan penjelasan terkait permasalahan belum optimalnya pelayanan Pelabuhan Bolok dan Tenau bagi pengguna layanan pelabuhan.

Yang mana, kata Darius, masalah itu terjadi dalam lingkup penumpang umum dan pengusaha pelayaran niaga sebagaimana dilaporkan Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia / Indonesian National Shipowners Association (INSA) serta
masyarakat Pengguna Layanan Pelabuhan Bolok dan Pelabuhan Tenau.

"Beberapa hal yang dibahas bersama  terkait layanan pelabuhan Tenau adalah pelayanan peti kemas, pelayanan penumpang dan pelayanan pengisian BBM yang ditengarai masih belum mudah dan lancar serta terindikasi ada calo," kata Darius.

Sementara, kata Darius, untuk Pelabuhan Bolok, beberapa hal yang dibahas yaitu terkait layanan jadwal keberangkatan kapal dan Rute dari Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) agar ditegakan.

Menurut Darius, ASDP sebagai pengelola pelabuhan dan operator kapal sering kali melanggar jadwal yang telah di tetapkan sehingga menimbulkan ketidakpastian waktu berlayar.

"Masih terdapat calo di Pelabuhan yakni dari oknum-oknum kru kapal dan oknum petugas pelabuhan yang menjual tiket dengan harga yang tidak sesuai tarif tiket, menjual tiket tanpa diberikan fisik tiket," ujar Darius.

Menurutnya, calo tiket masih berkeliaran di area loket tiket dengan menawarkan jasa pelayanan tiket online. Selain itu, pelayanan tiket online untuk tiket VIP belum bisa dipesan via aplikasi tiket serta loket tiket dan petugas sangat terbatas sehingga menimbulkan antrian panjang.

"Masalah lainnya itu ada pungutan tambahan petugas kepada kendaraan yang ukuran dan tonase-nya melampaui golongan kendaraan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan gubernur tentang tarif kendaraan per golongan," bebernya.

Lebih lanjut, Darius mengatakan, terhadap berbagai permasalahan yang dibahas dalam rakor tersebut, seluruh unsur pelabuhan yang hadir menyampaikan beberapa klarifikasi.

Adapun beberapa hal yang diklarifikasi, lanjutnya, pertama, sejumlah substansi keluhan terkonfirmasi tidak benar dan berharap ada koordinasi terlebih dahulu dari INSA selaku mitra kerja pelabuhan.

Baca juga: Ombudsman NTT Tanggapi Keluhan INSA Terkait Layanan di Pelabuhan Bolok

Kedua, sejumlah harapan pelapor tidak bisa dipenuhi karena tidak sesuai peraturan perusahaan. Kemudian ketiga, sejumlah keluhan pelapor terkonfirmasi benar dan saat ini sedang dalam progres perbaikan guna meningkatkan kualitas layanan pelabuhan.

"Para pengguna jasa pelabuhan berharap agar pelabuhan menjadi tempat yang  nyaman dan aman bagi semua orang.  Tidak menimbulkan rasa takut dan kecemasan bagi pengguna jasa. Sebab jika itu terjadi, tentu saja akan menghambat distribusi logistik ke suatu daerah atau menimbulkan distribusi logistik berbiaya tinggi. Pada akhirnya beban biaya tinggi tersebut ditimpahkan kepada pengguna barang atau pelanggan di suatu daerah," tuturnya.

Turut hadir dalam rakor tersebut, GM ASDP NTT, PT Pelindo III Tenau, Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) NTT, Kepala KSOP Kupang, Dinas Perhubungan Provinsi NTT, Kepala KP3 Tenau dan KP3 Bolok. (cr20)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS