Kaban Kesbangpol Paparkan Dukungan Fasilitas Pemda pada Pilkada Rote Ndao

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Mario Giovani Teti

POS-KUPANG.COM, BA'A - Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Rote Ndao, Marthen Muskanan memaparkan sejumlah dukungan fasilitas Pemerintah Daerah pada Pilkada 2024 dalam Training Of Trainers (TOT) kepada Fasilitator PPK dan PPS se-Kabupaten Rote Ndao, juga bimbingan teknis KPPS untuk Pilkada tahun 2024.

Kegiatan yang diselenggarakan KPU Rote Ndao itu dilaksanakan di SMK Negeri 1 Rote Barat. Sabtu, 2 November 2024.

Hadir dalam kegiatan itu, juga selaku pemateri Kepala Inspektorat Rote Ndao, Arkilaus Lenggu serta perwakilan Kejari Rote Ndao. Sementara pihak Polres Rote Ndao tidak hadir kendati menjadi pemateri.

Marthen mengatakan, TOT bertujuan memberikan materi kepada fasilitator untuk bimbingan teknis kepada KPPS di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) se-Kabupaten Rote Ndao. TOT ini dilaksanakan selama empat hari dari tanggal 2-6 November 2024.

Baca juga: Polres Kerahkan 12 Personel Jadi Walpri Tiga Paslon Bupati dan Wakil Bupati di Pilkada Rote Ndao

Ia kemudian menguraikan dukungan fasilitas Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao pada Pilkada 2024.

1. Penyiapan DPT (Daftar Pemilih Tetap).

Marthen mengemukakan, perihal DPT, Pemda melalui Disdukcapil Rote Ndao melakukan jemput bola untuk perekaman dan pencetakan KTP sebagai jaminan bagi warga yang berpotensi mendapatkan hak pilih pasca penetapan DPT. Adapun jumlah DPT di Kabupaten Rote Ndao sebanyak 101.018 jiwa.

2. Penyiapan dana Pilkada

Dijelaskan Marthen, anggaran utama pelaksanaan Pilkada diberikan Pemda kepada dua lembaga yakni KPU dan Bawaslu. 

Untuk KPU Rote Ndao, anggaran yang disetujui senilai Rp. 24.612.905.000 dan Bawaslu Rote Ndao disetujui Rp.7.227.892.000. Anggaran ini telah direview oleh APIP dan dilakukan pembahasan bersama TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah).

Lalu mengenai anggaran pendukung pengamanan Pilkada, untuk Polres Rote Ndao senilai Rp. 3.000.000.000, Kodim 1627/Rote Ndao Rp.700.000.000 dan Satuan Polisi Pamong Praja Rote Ndao, Rp. 215.900.000.

Kemudian anggaran untuk desk Pilkada, Badan Kesbangpol Kabupaten Rote Ndao senilai Rp.300.000.000.

3. Koordinasi pemeliharaan/ketertiban berdasarkan tingkat kerawanan (IKP).

Pemerintah Daerah, KPU, Bawaslu dan pihak keamanan, dikatakan Marthen, selalu bersinergi dalam setiap tahapan Pilkada, melakukan pemantauan, pengawasan terutama pada daerah-daerah yang rawan konflik secara rutin dan pengamanan cepat tanggap oleh pihak keamanan.