KPAI Temukan Kendala Penanganan Stunting di Kota Kupang 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Rosalia Andrela

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendukung upaya penanganan stunting di Kota Kupang.

Wakil Ketua KPAI, Dr. Jasra Putra, S.Fil. I., M.Pd, dalam pertemuan dengan Penjabat Wali Kota Kupang, Linus Lusi, S.Pd., M.Pd, mengatakan pada kajian awal, KPAI menemukan beberapa kendala, antara lain perlunya penguatan koordinasi antar stakeholder, perbaikan pola asuh dan pemenuhan makanan bergizi. 

Selain itu, ada masalah administrasi kependudukan yang menyebabkan keluarga anak stunting tidak terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sehingga mereka tidak dapat mengakses program layanan dasar seperti PKH, BPJS dan bantuan sosial lainnya. 

Jarsa meminta kepada perangkat daerah di Kota Kupang untuk fokus pada data stunting agar semua program dapat efektif dan tepat sasaran

“Kehadiran KPAI di Kota Kupang bertujuan untuk melakukan FGD, wawancara dan pengisian instrumen pengawasan program percepatan penurunan stunting. KPAI ingin mengevaluasi perkembangan penanganan stunting yang merupakan prioritas nasional, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat, seperti koordinasi yang kurang, pelibatan penta helix, pemberdayaan masyarakat dan pemanfaatan pangan lokal yang belum optimal,” ungkap Jarsa Selasa, 29 Oktober 2024.

Linus Lusi menyambut baik kehadiran KPAI untuk melakukan kajian terkait penanganan stunting. Ia menjelaskan Pemkot Kupang telah mengalokasikan anggaran untuk intervensi stunting yang tersebar di 10 perangkat daerah. 

“Pemkot juga melibatkan pegawai dan kepala perangkat daerah dalam program orang tua asuh bagi anak-anak stunting,” ujar Linus.

Dikatakan Linus, Pemkot Kupang bekerja sama dengan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) dan Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) NTT dalam kegiatan "Gerakan Kemanusiaan Penanganan Stunting" di 12 puskesmas yang ada di Kota Kupang.

Baca juga: DP3AP2KB NTT, PERSAGI dan UNICEF Kampanyekan Perlindungan Anak NTT dari Kekerasan dan Masalah Gizi

Mantan Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT ini, menargetkan penurunan angka stunting dari 4.000 anak menjadi 2.000 anak selama masa tugasnya sebagai Penjabat Wali Kota hingga Februari 2025. 

“Upaya ini melibatkan intervensi khusus di unit pelayanan kesehatan, serta penguatan komunikasi dan koordinasi dengan forum koordinasi pimpinan daerah, instansi vertikal, dan pihak swasta yang peduli terhadap penanganan stunting,” pungkas Linus. (cr19)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS