Lipsus - PDIP Batal Masuk Kabinet, Megawati Kirim Pesan untuk Prabowo

Misalnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, Menteri BUMN Erick Thohir, serta Menteri Keuangan Sri Mulyani yang telah dipanggil menemui Prabowo pada Senin (14/10).

Sarman menuturkan bahwa dunia usaha juga berharap para menteri baru nantinya dapat bergerak cepat untuk mengendalikan deflasi domestik yang terjadi dalam lima bulan terakhir akibat menurunnya daya beli masyarakat.

Masalah lainnya adalah angka pengangguran yang telah menembus 7,2 juta orang serta penduduk miskin yang mencapai 25,33 juta orang per Maret 2024.

Selain itu, kabinet baru juga diharapkan untuk bisa segera bekerja mengantisipasi perlambatan perdagangan, investasi, dan pergerakan modal antarnegara.

Sementara terkait jumlah pos di kabinet yang diperkirakan bertambah menjadi 46 pos kementerian, Sarman menilai bahwa hal tersebut merupakan kebutuhan presiden dan wakil presiden terpilih untuk mencapai visi dan misi mereka.

“Pelaku usaha dapat memahami hal tersebut, dengan catatan jangan sampai memperpanjang mata rantai birokrasi yang memperlambat pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha. Dunia usaha berharap kabinet Probowo-Gibran adalah kabinet yang kompak, serasi, sevisi, searah, dan jauh dari praktik korupsi,” ujarnya pula. 

Pemborosan Anggaran

Sementara itu, Pakar Hukum Tata Negara dari Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera Bivitri Susanti menyebut bahwa gemuknya kabinet pemerintah Prabowo bakal timbulkan banyak permasalahan.  

Diketahui Presiden terpilih Prabowo Subianto telah memanggil 49 tokoh untuk menjadi calon menteri dan 58 calon wakil menteri dan kepala badan di pemerintahannya mendatang.

"Menurut saya nggak bagus (Kabinet gemuk) karena keberhasilan suatu pemerintahan tidak tergantung pada kuantitas menteri.
Bakal terjadi banyak permasalahan, dengan banyaknya jumlah kabinet menteri di pemerintahan.  Jadi kalau misalnya kemudian kementerian malah dipecah-pecah. Jadi lebih banyak masalah, itu yang akan timbul," ungkap Bivitri.

Selain itu, kata dia, untuk membangun kementerian baru dan membongkar kementerian butuh waktu yang lama agar bisa stabil, minimal dua tahun.

"Itu semua akan membuat kementerian mungkin nggak jalan dengan cepat untuk menjalankan portofolionya masing-masing," katanya.

Banyaknya jumlah menteri, tambah dia juga akan memerlukan banyak anggaran. "Padahal kita lagi kayak gini situasinya," pungkas Bavitri.

Diketahui Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto telah rampung memanggil sejumlah nama calon menteri ke rumahnya di Kertanegara IV, Kebayoran, Jakarta, Senin (14/10/2024). Total, ada 49 nama yang sudah diajak bicara oleh Prabowo. (tribun network/igm/riz/wly/ant)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS