Minimalisir Kecurangan Saat Pilkada Jakarta 2024, Pramono Anung-Rano Karno Perbanyak Saksi

POS-KUPANG.COM – Guna meminimalisir kecurangan yang dikhawatirkan akan terjadi di Pilkada Jakarta 2024, kandidat gubernur dan wakil gubernur yang diusung PDIP, yakni Pramono Anung dan Rano Karno memilih akan memperbanyak saksi yang akan ditempatkan di Tempat Pemungutan Suara atau TPS.

Pada saat yang sama, Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI juga akan memastikan bahwa lembaga penyelenggara pemilihan umum itu akan menggunakan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) dalam penghitungan suara.

Kepada awak media, Pramono Anung mengatakan bahwa menghadapi kemungkinan terjadinya kecurangan tersebut, pihaknya tak bisa berbuat apa-apa.

Yang dilakukan, lanjut dia, hanyalah memperbanyak saksi untuk mengawasi proses perhitungan suara di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Jakarta. 

Pramono Anung meyakini bahwa jika ada kecurangan dalam proses perekapan suara di TPS, maka saksi-saksi dan masyarakat pasti akan mencegahnya bahkan melakukan protes atas tindakan curang yang dilakukan pihak tertentu. 

"Saya belum tahu, tetapi karena di Jakarta ini hanya 267 kelurahan dan 44 kecamatan, tentunya di setiap TPS kami akan punya saksi," kata Pramono saat ditemui di kawasan Sunter Agung, Jakarta Utara, Kamis 26 September 2024. 

"Jadi, kalau di Jakarta ada yang mau bermain-main, katakanlah menggunakan cara seperti itu, pasti akan ketahuan," imbuhnya dikutip dari Kompas.com. 

"Karena Jakarta kan terawasi, dan masyarakatnya juga sudah paham," lanjut Pramono.

Rano Karno, pasangan Pramono, menyatakan hal serupa. 

Dia percaya pada peran saksi dan pentingnya proses perekapan manual, sebelum hasil dimasukkan ke dalam sistem Sirekap. 

Rano juga mengakui kemungkinan adanya ketidaksempurnaan pada sistem Sirekap yang dimiliki KPU, sehingga proses manual menjadi penting sebagai langkah penjagaan. 

"Kita ada saksi, kemudian C1 kita foto, kita rekap sendiri. Artinya, KPU harus menjalankan sistem itu, hanya saja perlu disempurnakan, itu saja," ujar Rano Karno. 

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengatakan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) akan kembali digunakan untuk menghitung suara pada Pilkada 2024. 

Komisioner KPU Idham Holik memastikan Sirekap digunakan pada pilkada, meski sempat bermasalah pada Pilpres dan Pileg 2024 lalu. 

Hal tersebut Idham sampaikan dalam rapat bersama Komisi II DPR, KPU, Bawaslu, dan Kemendagri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu 25 September 2024.