TPNPB-OPM Ajukan Proposal Pembebasan Pilot Susi Air, TNI dan Polri Hanya Diminta Jaga Keamanan

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) telah merilis proposal untuk pembebasan pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens, yang telah ditahan sejak Februari 2023. 

Dalam proses pembebasan itu, TPNPB-OPM hanya melibatkan Pemerintah Selandia Baru, sedangkan Pemerintah Indonesia, khususnya TNI dan Polri, hanya diminta untuk menjaga keamanan.

Proposal tersebut disampaikan oleh Juru Bicara TPNPB-OPM Sebby Sambom, yang juga menandatangani dokumen tersebut.

Dalam proposalnya, TPNPB-OPM atau lazim juga disebut Kelompok Kriminal Bersenjata Papua (KKB Papua) menegaskan bahwa pembebasan Philip merupakan bagian dari misi kemanusiaan. 

"Berdasarkan itu, Manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB mendaftarkan nama-nama Tim Fasilitator dalam proposal ini guna menjadi perhatian oleh semua pihak dan dapat mengambil bagian. Ini adalah misi kemanusiaan yang harus dan wajib didukung oleh semua pihak, termasuk pihak-pihak yang kami tidak sebutkan nama mereka dalam proposal ini," tulis proposal tersebut yang diterima Kompas.com pada Rabu (18/9/2024).

TPNPB-OPM juga membeberkan simulasi proses pembebasan Philip.

Pertama, pemerintah Selandia Baru diminta untuk menyiapkan pesawat sipil dengan rute Selandia Baru-PNG-West Papua (Jayapura) yang akan mendarat di Bandara Sentani. Pesawat tersebut diharapkan menunggu tim dari OPM untuk menjemput Philip di Nduga, Papua. 

Kedua, TPNPB-OPM meminta agar polisi dan tentara Selandia Baru ikut serta dalam mengawal proses penjemputan pilot.

"Dalam hal poin 2 ini, jika tidak ada pesawat dari Selandia Baru, maka kami akan menyewa Pesawat Air Niugini dari PNG," tulis proposal tersebut.

Ketiga, wartawan lokal, nasional, dan internasional diminta untuk menunggu di Bandara Sentani, Papua.

Keempat, dua pesawat akan disiapkan untuk menjemput pilot, yang kemudian diterbangkan dari Jayapura menuju bandara yang disetujui oleh Egianus Kogoya dan pasukannya.

"Lima, setelah menjemput pilot di Ndugama, pesawat akan kembali ke Bandara Sentani, Jayapura-West Papua, dan setelah tiba, langsung pindah ke pesawat asal Selandia Baru atau PNG.

Pesawat yang membawa pilot saat kembali harus melewati Papua Nugini dan melakukan konferensi pers di Jacksons International Airport di Port Moresby-PNG," ungkap proposal itu.

Baca juga: KKB Papua Diultimatum Segera Bebaskan Pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens yang Disandera

Terakhir, TPNPB-OPM menekankan bahwa pilot pesawat yang akan diterbangkan ke Nduga untuk penjemputan harus merupakan Orang Asli Papua.

OPM juga menyampaikan sejumlah syarat yang harus dipenuhi oleh pemerintah Indonesia dan Selandia Baru dalam proses pembebasan pilot Susi Air. Mereka meminta tentara dan polisi Indonesia untuk berjiwa besar dan menjaga keamanan dalam proses pembebasan.

Pelajari proposal OPM

Satuan Tugas (Satgas)! Operasi Damai Cartenz 2024 mempelajari isi dari proposal yang dikeluarkan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) pimpinan Egianus Kogoya terkait pembebasan pilot Susi Air yang telah disandera selama lebih dari satu tahun.

Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz 2024, Kombes Pol Bayu Suseno dalam siaran pers yang diterima Antara di Jayapura, Rabu, mengatakan proposal tersebut diterbitkan pada Selasa 17 September 2024 dan menunjuk fasilitator untuk mediasi pembebasan Philip Mark Mehrtens.

"Menurut juru bicara OPM Sebby Sambon, proposal ini untuk merespons tuntutan yang selama ini disuarakan oleh berbagai pihak," katanya.

Menurut Suseno, pihaknya merasa penting untuk mempelajari proposal tersebut guna memastikan benar-benar ini merupakan upaya serius untuk membebaskan pilot Susi Air.

"Karena sebelumnya OPM kerap membuat propaganda serupa yang tidak terealisasi," ujarnya.

Dia menjelaskan pihaknya akan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak setelah memastikan keabsahan proposal ini agar pembebasan pilot dapat berlangsung dengan baik dan aman.

"Kami juga meminta dukungan serta doa dari masyarakat agar rencana pembebasan ini berjalan lancar tanpa adanya pengingkaran lagi dari pihak OPM," katanya lagi.

Dia menambahkan pihaknya berharap upaya pembebasan pilot oleh OPM dapat terselenggara dengan baik.

Tidak pantas

Kepala Penerangan Kodam XVII Cenderawasih Letkol Chandra Kurniawan mempertanyakan klaim kemanusiaan yang dilakukan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat - Organisasi Papua Merdeka (TPNPB OPM). Faksi bersenjata kelompok kemerdekaan Papua mengeluarkan proposal untuk membebaskan sandera mereka, seorang pilot Susi Air asal Selandia Baru, Philip Mark Mehrtens.

Menurut Chandra, klaim aksi kemanusiaan TPNPB OPM tidak tepat karena kelompoklah yang menculik pilot tersebut. “OPM lah yang sejak awal menyandera pilot, namun sekarang mereka ingin melepaskan pilot tersebut berdasarkan klaim kemanusiaan. Jadi tindakan dan pernyataannya tidak sinkron,” kata Chandra dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 18 September.

Candra mengklaim TNI juga sejak awal mengedepankan dialog dan misi kemanusiaan. Ia meminta TPNPB OPM tidak menjadikan pembebasan Philip sebagai kesempatan mencari simpati.

Meski begitu, Candra mengucapkan terima kasih atas kemungkinan pelepasan pilot asal Selandia Baru tersebut. “Tentunya saya bersyukur karena keselamatan pilot menjadi prioritas dan menghindari adanya korban jiwa, baik pilot itu sendiri maupun warga,” ujarnya.

Juru bicara TPNPB OPM, Sebby Sambom, mengumumkan usulan uji coba Selandia Baru kemarin. Kelompok tersebut telah menyandera pilot tersebut sejak Februari 2023.

Menurut Sebby, pembebasan tersebut atas dasar aksi kemanusiaan kelompok tersebut tanpa adanya permintaan dari pemerintah Indonesia. Oleh karena itu, kelompok tersebut meminta pihak Indonesia untuk membantu menjaga keamanan selama pelepasan pilot Selandia Baru.

Baca juga: KKB Papua Lakukan Penembakan di Lany Jaya, Papua Pegunungan, Brigpol Johan Tewas, Adi Luka-luka

Untuk melepaskan pilot tersebut, kelompok Papua Barat juga meminta pemerintah Indonesia dan Papua Nugini membantu mendapatkan izin pesawat yang akan membawa sandera tersebut. “Ini adalah misi kemanusiaan yang harus didukung semua pihak,” ujarnya.

Meskipun proposal rilis telah diumumkan, kelompok tersebut belum menentukan tanggal rilis pilot Selandia Baru. Ia mengatakan kelompok tersebut masih menunggu persetujuan dari pemerintah Indonesia. (kompas.com/antaranews.com/en.tempo.co)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS