Hingga Agustus, Realisasi APBD Belu Tahun 2024 Capai 44,97 Persen

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Agustinus Tanggur

POS-KUPANG.COM, ATAMBUA - Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Belu hingga Agustus 2024 baru mencapai 44,97 persen atau sekitar Rp 493 miliar dari total anggaran lebih dari Rp 1 triliun. 

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Belu, Johanes A. Prihatin, mengungkapkan bahwa realisasi tersebut memang masih di bawah target, namun proses pelaksanaan APBD masih terus berjalan.

"Kami sudah melakukan evaluasi bersama wakil bupati tadi pagi (13/09/2024). Ada beberapa kendala yang dihadapi terutama terkait belanja yang dikontrakkan kepada pihak ketiga. Salah satu kendala utama adalah masalah server pada sistem pengadaan barang dan jasa (RKPP) yang sempat bermasalah, meskipun masalah tersebut tidak berlangsung lama. Namun, dampaknya menyebabkan penumpukan belanja," jelas Johanes, saat ditemui POS-KUPANG.COM, Jumat 13 September 2024 siang. 

Menurutnya, walaupun ada kendala, proses pengadaan sudah kembali berjalan dengan baik. Sebagian besar belanja sudah dilakukan, dengan sebagian besar uang muka juga telah disalurkan. 

"Kami optimis pada batas waktu pelaporan progress tahap 1 pada 23 Oktober nanti, kami dapat mencapai target, termasuk untuk pengajuan tahap 2," tambahnya.

Lebih lanjut, Sekda Johanes menyampaikan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan tingkat realisasi tertinggi adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dengan realisasi sekitar 90 persen. 

Johanes menjelaskan hal ini wajar karena sebagian besar anggaran Kesbangpol dialokasikan untuk hibah Pemilukada dan kegiatan Paskibraka.

Baca juga: Gelar Jumat Bersih, Kodim Belu Bersihkan Sampah di Sepanjang Ruas Jalan Dua Jalur Nenuk

Untuk memastikan optimalisasi pelaksanaan APBD, Johanes menegaskan beberapa langkah yang akan diambil. 

"Kami sudah memberikan arahan kepada pimpinan OPD untuk fokus dalam mengeksekusi anggaran. Pengawasan juga akan diperketat agar kualitas pekerjaan tetap terjaga meski kita mengejar target realisasi fisik dan keuangan," jelasnya.

Selain itu, Ia juga menekankan pentingnya respon cepat dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) terhadap kesalahan administrasi dari OPD. 

"Jika ada kesalahan pada SPN (Surat Perintah Membayar), BPKAD harus segera memberikan umpan balik agar proses administratif tidak mengganggu penyerapan anggaran," tegasnya. (cr23)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS