Link Download Format Word dan PDF Contoh Surat Pernyataan untuk Daftar CPNS Kemenag 2024

POS-KUPANG.COM - Surat Pernyataan menjadi salah satu syarat dokumen Pendaftaran CPNS Kemenag 2024 yang wajib diunggah. 

Tak perlu bingung karena Kemenag RI telah menyiapkan Contoh Surat Pernyataan CPNS Kemenag 2024 baik dalam formasi word maupun PDF. 

Berikut Link Download Format Word dan PDF Contoh Surat Pernyataan CPNS Kemenag 2024

Selain menyalin contoh surat pernyataan CPNS Kemenag 2024 di atas, Anda juga dapat mengunduh surat tersebut baik dalam bentuk file Word maupun PDF.

Download Surat Pernyataan CPNS Kemenag 2024 Format Word: LINK

Download Surat Pernyataan CPNS Kemenag 2024 Format PDF: LINK

Baca juga: Cek Penyesuaian Jadwal Seleksi CPNS 2024 oleh Badan Kepegawaian Negara/ BKN,Ini Tahapan yang Berubah

Surat pernyataan CPNS Kemenag 2024 berisi 8 poin, satu di antaranya setia kepada Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintahan yang sah.

Tidak ada ketentuan terkait surat pernyataan CPNS Kemenag 2024 apakah harus diketik atau ditulis tangan.

Yang terpenting, surat pernyataan itu ditandatangani dan dibubuhi e-meterai atau meterai tempel yang berjumlah dua.

Surat pernyataan CPNS Kemenag 2024 juga wajib ditandatangani oleh dua pihak yaitu pelamar serta pasangan/orang tua/wali pelamar.

Selengkapnya, berikut contoh surat pernyataan CPNS Kemenag 2024:

SURAT PERNYATAAN
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : ………………..
Tempat dan Tanggal Lahir : ………………..
NIK : ………………..
Agama : ………………..
Jenis Kelamin : Pria / Wanita
Alamat : ………………..
Telah mendapatkan izin dari (suami/istri/orang tua/wali):
Nama : ………………..
NIK : ………………..
Tempat, tanggal lahir : ………………..
Agama : ………………..
Alamat : ………………..
Nomor Telp./Handphone : ………………..
Hubungan dengan pelamar : ………………..

Baca juga: Wow, Pendaftar CPNS 2024 Tembus 3.274.427 Orang, Ini Instansi dengan Pelamar Terbanyak dan Terendah

Dan selanjutnya, dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya:

Setia kepada Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintahan yang sah.

Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;