Karier Anies di Panggung Politik, Awalnya Diusung 4 Partai Hingga Akhirnya Ditinggalkan Sendirian

POS-KUPANG.COM – Sampai saat ini nama Anies Baswedan masih menjadi bahan pergunjingan publik. Pasalnya, karier politiknya sangat dramatis. Muncul demikian cepat hingga jadi calon presiden, tapi ditenggelamkan pun begitu dramatis.

Kisah itu diungkapkan kembali oleh mantan Gubernur DKI Jakarta itu sebagaimana dilansir Pos-Kupang.Com dari Tribunnews.com berikut ini.

Bahwa dalam artikel ini, Anies Baswedan menceritakan rentetan kejadian hingga ia akhirnya ditinggalkan sendiri oleh semua partai politik yang awalnya ingin mengusungnya untuk maju di Pilkada Jakarta 2024 ini.

Kepada awak media, Anies Baswedan mengungkapkan bahwa saat ini ia telah ditinggalkan oleh empat partai politik yang awalnya berniat mengusungnya sebagai calon gubernur (cagub) DKI Jakarta. Keempat partai tersebut adalah NasDem, PKS, PKB, dan PDIP.

Dikatakannya, mulanya Partai NasDem, PKS, dan PKB berkomitmen mengusungnya tapi akhirnya meninggalkannya, lantaran memilih bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju atau KIM Plus yang mengusung Ridwan Kamil-Suswono pada Pilkada Jakarta mendatang.

"Yang mengajukan saya menjadi calon gubernur DKI Jakarta ada empat partai, yaitu Partai NasDem, PKB, PKS, dan PDIP," ucap Anies, dikutip dari tayangan Mata Najwa, Minggu 1 September 2024.

"Itu diusulkan DPW, DPD ke DPP-nya, prosesnya berjalan. Kemudian kita tahu ada proses politik, Partai NasDem, PKB, dan PKS bergabung ke dalam KIM sehingga tidak lagi mengusung Anies di Jakarta tapi mengikut garis kebijakan di KIM."

Anies lantas mengungkit deklarasi dukungan yang sempat diberikan Partai NasDem dan PKS untuknya.

Meski akhirnya, Partai NasDem, PKS, dan PKB akhirnya memilih bergabung KIM Plus.

Partai terakhir yang sempat memberi sinyal dukungan untuk Anies yakni PDIP.

"Kalau di tingkat DPW sudah semua. PKS dan NasDem sudah mendeklarasikan untuk mengusung Anies Baswedan," ujar Anies.

"Kita tahu ada pergerakan mereka berada di dalam KIM Plus. Dengan PDIP baru muncul sesudah ada putusan MK."

Anies mengklaim, komunikasi dengan PDIP dimulai setelah adanya putusan MK terkait ambang batas pencalonan kepala daerah.

Karena itu, Anies menegaskan komunikasinya dengan PDIP baru terjadi setelah ia tidak lagi diusung NasDem, PKB, dan PKS.

"Jadi ketika KIM mendeklarasikan ada 12 partai, kemudian ada putusan MK. Setelah itu baru ada pembicaraan serius tentang PDIP mengusung karena waktu itu keharusan minimal 7,5 persen terpenuhi," jelasnya.