Soal Ujian Sekolah

Soal PPKn SMP Kelas 8 dan Kunci Jawaban,Soal Ulangan Harian / Sumatif 2 dan Soal STS Semester 1-2024

Soal PPKn Soal Ulangan Harian / Sumatif 2 dan Soal STS SMP Kelas 8 dan Kunci Jawaban, Semester 1-2024

Editor: Hermina Pello
Net Sidia
Ilustrasi Soal PKN atau Soal PPKn. Artikel ini tentang Soal PPKn SMP Kelas 8 dan Kunci Jawaban,Soal Ulangan Harian / Sumatif 2 dan Soal STS Semester 1-2024 

a. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI): Kelompok ini bertugas merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia dan merumuskan awal konsep UUD NRI 1945. Panitia ini juga memainkan peran penting dalam mengatur proses transisi kekuasaan dari pemerintahan kolonial Belanda kepada pemerintahan Indonesia.

b. Panitia Sembilan (P-9): Kelompok ini terdiri dari sembilan anggota yang lebih fokus pada penyempurnaan dan pengembangan teks UUD NRI 1945. Mereka bekerja setelah proklamasi kemerdekaan untuk mengatur aspek-aspek detail dari konstitusi yang baru.

2. UUD NRI Tahun 1945 memang bersifat fleksibel, dan perubahan dapat dilakukan melalui mekanisme amendemen. Mekanisme perubahan UUD NRI 1945 melibatkan langkah-langkah berikut:

a. Inisiatif: Amendemen dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau presiden.

b. Persetujuan: Perubahan UUD NRI 1945 memerlukan persetujuan DPR dengan mayoritas 2/3 dari jumlah anggota DPR. Setelah persetujuan DPR, perubahan tersebut akan diumumkan oleh presiden.

c. Pemilihan Umum: Beberapa perubahan tertentu dalam UUD NRI 1945 mungkin juga memerlukan persetujuan melalui pemilihan umum, seperti halnya pemilihan presiden langsung.

3. Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) adalah lembaga negara sementara yang dibentuk setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. KNIP bertugas membantu presiden dalam menjalankan roda pemerintahan sambil menunggu pembentukan badan legislatif yang permanen. Tugas dan fungsi KNIP adalah:

a. Mengesahkan Keputusan Presiden: KNIP memiliki kewenangan untuk mengesahkan keputusan-keputusan presiden.

b. Menggantikan Fungsi Badan Legislatif: KNIP menggantikan fungsi DPR dalam membuat undang-undang sementara.

c. Mengawasi Pemerintahan: KNIP bertugas mengawasi jalannya pemerintahan, memantau pelaksanaan program-program pemerintah, dan menjaga stabilitas nasional.

d. Menyusun Undang-Undang Darurat: KNIP memiliki hak untuk menyusun undang-undang darurat yang diperlukan untuk keadaan tertentu.

4. Panitia kecil yang dipimpin oleh Soepomo menyusun tiga rancangan batang tubuh UUD NRI 1945 dengan perbedaan sistematika. Perbedaan tersebut dapat mencakup hal-hal seperti pembagian pasal, urutan penulisan, dan terminologi yang digunakan dalam teks konstitusi. Tanpa informasi lebih lanjut tentang perbedaan konkret ketiga rancangan tersebut, sulit untuk memberikan penjelasan yang lebih mendetail.

5. Kesepakatan antara tokoh Islam dan kelompok nasionalis menjelang sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 menghasilkan beberapa perubahan dalam rancangan ketiga batang tubuh UUD NRI 1945. Beberapa perubahan yang mungkin terjadi antara lain:

a. Penambahan Pembukaan: Kemungkinan penambahan atau perubahan pada Pembukaan UUD NRI 1945 untuk mencerminkan semangat nasionalis dan agama.

b. Penegasan Nilai-Nilai Agama: Mungkin ada penegasan lebih lanjut tentang nilai-nilai agama dalam UUD untuk mencerminkan peran agama dalam kehidupan negara.

c. Perlindungan Agama: Kesepakatan mungkin menghasilkan pasal-pasal yang melindungi hak-hak agama dan kebebasan beragama.

Selamat belajar !!!!

Ikuti berita POS-KUPANG.com di GOOGLE NEWS

 

Artikel ini telah tayang di TribunPontianak.co.id  Editor: Madrosid

 

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved