Pidato Kenegaraan Presiden Jokowi, Rp 400 Triliun Anggaran untuk Bangun Infrastruktur pada 2025

POS-KUPANG, JAKARTA - Presiden Joko Widodo alias Jokowi menganggarkan Rp 400,3 triliun pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2025. Anggaran itu dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur pendidikan, kesehatan, konektivitas, infrastruktur pangan, energi, serta keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN.

Hal ini disampaikan presiden dalam Pidato Kenegaraan Presiden atas Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025 beserta Nota Keuangan di depan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

”Pembangunan infrastruktur dianggarkan Rp 400,3 triliun. Anggaran tersebut terutama untuk infrastruktur pendidikan dan kesehatan, infrastruktur konektivitas, infrastruktur pangan dan energi, serta keberlanjutan pembangunan IKN,” ujar presiden dalam pidatonya.

Pembangunan infrastruktur bagian dari strategi jangka menengah, Presiden melanjutkan, diarahkan untuk mengakselerasi transformasi ekonomi menuju pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, Presiden menginginkan pemerintahan berikutnya melanjutkan pembangunan infrastruktur sebagai pendukung transformasi ekonomi, khususnya pembangunan infrastruktur di bidang pendidikan, pangan, energi, dan konektivitas.

”Selain itu, kita juga telah merasakan kemajuan pembangunan infrastruktur yang Indonesia sentris. Mulai dari jalan tol dan jalan nasional, bendungan dan irigasi, pelabuhan dan bandara, pembangunan IKN Nusantara, dan masih banyak lainnya, ujar Presiden.

Pada kesempatan terpisah, Lembaga Riset Institute for Demographic and Affluence Studies (Ideas) menanggapi apa yang disampaikan Presiden Jokowi dalam Pidato Kenegaraan terkait prestasi pembangunan infrastruktur selama 10 tahun kepemimpinannya.

Peneliti Ideas, Sri Mulyani mengungkapkan, meski pemerintah telah mengalokasikan anggaran besar untuk Proyek Strategis Nasional (PSN), arus besar pembangunan infrastruktur prioritas sepanjang 2016-2023 tidak berdampak pada kesejahteraan rakyat banyak.

”PSN yang telah dijalankan secara masif, seperti pembangunan jalan tol, hilirisasi tambang, dan pengembangan destinasi wisata superprioritas, seharusnya dapat memberikan dampak signifikan terhadap pengurangan kemiskinan,” kata Mulyani dalam keterangan tertulisnya pada Jumat.

Namun kenyataannya, Mulyani melanjutkan, sebagian besar penurunan angka kemiskinan lebih banyak disumbangkan oleh program-program bantuan sosial yang diluncurkan pemerintah

Kajian Ideas terhadap PSN Infrastruktur Jalan Tol (Nganjuk dan Pasuruan) menunjukkan, pembangunan infrastruktur dan hilirisasi tambang belum berhasil menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan signifikan mengurangi kemiskinan.

Baca juga: Gelar Apel Siaga, PLN All Out Sukseskan Upacara HUT RI-79 di IKN Sabtu Esok

Di lokasi pembangunan PSN, menurut Mulyani, progres penanggulangan kemiskinan berlangsung sangat lamban. Penurunan kemiskinan berlangsung lebih cepat justru terjadi di era sebelum PSN dibangun.

Pembangunan jalan tol sering dilekatkan dengan rasionalitas antara permintaan perjalanan dan pertumbuhan ekonomi. Jalan tol menurunkan biaya logistik, memperbaiki rantai pasok, meningkatkan perdagangan, dan mendorong industrialisasi.

”Namun, kini semakin banyak bukti yang menunjukkan kontraargumen yang memutus keterkaitan infrastruktur transportasi dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif,” ujar Mulyani.

Ia mengambil contoh dampak pembangunan dan pengoperasian Tol Trans-Jawa pada pertumbuhan ekonomi Nganjuk. Sejak Desember 2018, dua kota terbesar di Indonesia, Jakarta dan Surabaya, berhasil tersambung dalam jaringan Tol Trans-Jawa. Kabupaten Nganjuk menjadi salah satu daerah yang banyak terdampak dengan pembangunan jalan tol di era Presiden Jokowi ini.

Pasca-akselerasi pembangunan jalan tol, angka kemiskinan Kabupaten Nganjuk terlihat menurun tetapi lamban. Angka kemiskinan rata-rata turun 0,25 persen per tahun dari 13,14 persen pada 2014 menjadi 10,89 persen pada 2023. Adapun jumlah penduduk miskin turun rata-rata 2.300 jiwa per tahun dari 137.000 jiwa menjadi 116.000 jiwa.